Dianggap Bebani Jemaah Umrah, Pemerintah dan DPR Minta Aturan Rekam Biometrik Ditunda
Nasional

Pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan pemberlakuan rekam biometrik (sidik jari dan gambar wajah) untuk keperluan visa.

WowKeren - Sejak 24 September 2018 lalu, pemerintah Arab Saudi mengumumkan pemberlakuan rekam biometrik (sidik jari dan gambar wajah) untuk keperluan visa. Aturan ini mengundang kontroversi karena dinilai mempersulit dan menambah biaya.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama, Arfi Hatim, menyebut bahwa aturan ini justru membebani jemaah umrah. oleh karena itu, pemerintah dan DPR sependapat bahwa Arab Saudi perlu menunda kebijakan tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Arfi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI dan Kemenkumham, Kemenlu, dan BKPM di Jakarta. Menurutnya, ada dua alasan mengapa aturan rekam biometrik dianggap membebani jemaah.

Yang pertama adalah wilayah geografis Indonesia sangat luas, sehingga tidak memungkinkan untuk seluruh jemaah melakukan rekam biometrik. Padahal, kantor operator Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel yang melayani kelengkapan dokumen termasuk data biometrik hanya ada di 30 kota besar di Indonesia.

Sedangkan yang kedua adalah jemaah akan dikenai biaya atas kebijakan ini. Sehingga ada beban tambahan bagi para jemaah yang akan melaksanakan ibadah umrah.


"Pengambilan biometrik ini ada penambahan cost (biaya). Mendaftar secara online, kemudian mengambil jadwal pengambilan biometrik," ujar Arfi di Senayan, Jakarta, Senin (21/1). "Misalnya jemaah dari Papua harus datang ke Ambon, ke Makassar untuk mengambil biometrik."

Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, Cucu Koswala, menuturkan hal senada. Menurutnya, kebijakan rekam biometrik tersebut masih harus dievaluasi.

"Kalau kita baca, bahwa data terkait WNI harus dilindungi oleh pemerintah," jelas Cucu. "Bagaimana mungkin swasta dari luar negeri, kemudian mengambil data warga negara Indonesia kemudian dikirimkan ke negaranya."

Ia juga menilai bahwa data-data rekam biometrik yang akan dikirim ke Arab Saudi rentan disalahgunakan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut perlu ditunda hingga infrastruktur biometrik di Indonesia sudah memadai.

"Sepakat dengan temen-teman yang lain," terang Cucu. "Ini ditunda sampai kondusif."

(wk/Bert)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait