WowKeren - Seorang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus dosen Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet ditangkap karena diduga telah melakukan penghinaan terhadap institusi TNI. Penangkapan ini menuai kritik sejumlah pihak karena dinilai sebagai bentuk pengekangan kebebasan berpendapat.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Charles Honoris juga ikut angkat bicara mengenai hal ini. Charles menilai bahwa penangkapan Robertus adalah sesuatu yang berlebihan. "Penangkapan terhadap Robertus Robert menurut saya berlebihan," kata Charles seperti dilansir dari Antara, Jumat (8/3).

Charles juga menegaskan bahwa lagu yang dinyanyikan Robet dalam orasinya bukan ditujukan untuk institusi TNI pemerintahan sekarang. Lagu tersebut dinilai Charles sudah sering dinyanyikan saat era transisi menuju demokrasi, terutama saat rezim militer Soeharto di masa lalu. "Setahu saya lagu tersebut kerap menghiasi demo-demo prodemokrasi di era transisi menuju demokrasi," ujar Charles.

Charles juga tak menampik anggapan bahwa wacana revisi UU TNI untuk menduduki jabatan sipil bisa memicu kekhawatiran publik. Ia mengatakan bahwa publik masih trauma terhadap kebijakan dwifungsi ABRI yang ada pada pemerintahan era Soeharto.

"Masih banyak masyarakat yang trauma terhadap kebijakan dwifungsi ABRI di era otoriter pemerintahan Soeharto," jelas anggota komisi I DPR RI itu. "Sehingga wajar apabila ada penolakan terhadap wacana tersebut."

Charles berharap semua pihak mampu memandang kasus Robertus secara objektif. Jangan sampai hal ini justru mencederai kebebasan berdemokrasi di Indonesia. Ia meminta agar kasus ini tak disangkut-pautkan dengan politik Pilpres.

"Saya juga berharap semua pihak bisa melihat kasus ini secara objektif dalam kerangka nilai-nilai demokrasi," terang Charles. "Jangan ada yang mengait-kaitkan dengan politik praktis atau Pilpres."

Sementara itu, Robertus sudah diperbolehkan pulang setelah menjalani pemeriksaan pada Kamis (7/3). Ia juga meminta maaf karena orasinya telah menyinggung TNI sebagai institusi negara.

"Oleh karena orasi itu saya telah menyinggung dan dianggap merendahkan atau menghina institusi," kata Robertus dilansir dari Kompas pada Jumat (8/3). "Saya pertama-tama ingin menyatakan permohonan maaf."