Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi-JK ini disebut dapat mempengaruhi peluang kemenangan kubu petahana di Pilpres 2019.
- Bertilia Puteri
- Senin, 25 Maret 2019 - 19:44 WIB
WowKeren - Lembaga survei Charta Politika menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 1-9 Maret 2019, Jokowi-JK mendapatkan tingkat kepuasan 65,9 persen.
"Mengenai evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat, ini yang disebut dengan tingkat kepuasan," jelas Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, Senin (25/3). "Gabungan antara sangat puas dan cukup puas ada di angka 65,9 persen."
Dalam hasil survei tersebut, sebanyak 27,1 persen responden menyatakan kurang puas dengan kinerja Jokowi-JK. Sedangkan 2,6 persen tidak puas sama sekali, dan 4,5 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Menurut Yunarto, ada penurunan dalam tren kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-JK. Pasalnya, tingkat kepuasan publik pada bulan April 2018 sebesar 68,2 persen; Oktober 2018 sebesar 68,1 persen; Januari 2019 sebesar 65,8 persen; dan Maret 2019 sebesar 65,9 persen.
Dalam periode waktu tiga bulan, ada penurunan angka kepuasan. "Ada kecenderungan sedikit turun dari bulan Oktober ke bulan Januari," tutur Yunarto.
Yunarto pun menjelaskan bahwa penurunan tersebut dipengaruhi oleh keikutsertaan Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurut Yunarto, terdapat pertarungan narasi yang diciptakan Jokowi sebagai pemerintah dan Capres petahana.
"Narasi kalau belum masuk kampanye itu hanya disuarakan pemerintah sepihak," jelas Yunarto. "Tetapi ketika masuk kampanye, pertarungan narasi dengan kontra narasi."
Sementara itu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi-JK ini dapat mempengaruhi peluang kemenangan kubu petahana di Pilpres 2019. Menurut Yunarto, kubu petahana dapat dipastikan menang apabila tingkat kepuasan publik mencapai 75 persen. Yunarto mengklaim bahwa perhitungan tersebut didasarkan pada pemilu-pemilu sebelumnya.
"Incumbent dikatakan pasti menang dalam kondisi apapun, kecuali di Pilkada DKI Jakarta, kalau biasanya stabil di angka 75 persen ke atas," ujar Yunarto. "Kalau di bawah 50 persen hampir dipastikan juga incumbent akan kalah, mau melakukan apapun."
Terdapat beberapa alasan penyebab penurunan ini. Berdasarkan hasil survei, harga kebutuhan bahan pokok yang mahal menjadi persoalan paling tinggi di masyarakat.
(wk/Bert)
