Nasional

Prabowo beberapa waktu lalu mengaku akan menjadikan Novel Baswedan menjadi Jaksa Agung jika dirinya menang Pilpres. Menanggapi hal tersebut, pihak KPK angkat bicara.

• Silmi Amalia Fidareni
• Selasa, 02 April 2019 - 12:45 WIB

WowKeren - Meski Pemilu masih akan dilangsungkan pada 17 April mendatang, namun calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto sudah mengumumkan nama-nama kandidat calon menterinya jika kelak menang. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo, Andre Rosiade, sempat menyinggung nama Novel Baswedan yang disebut akan jadi kandidat jaksa agung.

Nama salah satu penyidik seniornya disebut, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara. Pasalnya, usai diisukan akan dijadikan jaksa agung oleh Prabowo, Novel diisukan gabung dengan Partai Gerindra. Ia bahkan disebut menjadi "orang" partai yang diketuai Prabowo tersebut.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menegaskan jika kabar Novel berafiliasi dengan Partai Gerindra tidak benar. Febri menjelaskan jika tak satupun pegawai KPK terlibat dengan partai politik.

"KPK mulai dari unsur pimpinan sampai pada unsur pegawai memastikan tidak akan terkait pada kelompok politik praktis mana pun," jelas Febri di Gedung KPK pada Senin (1/4) kemarin. "Jangan tarik KPK ke isu politik praktis karena itu hanya akan merugikan upaya pemberantasan korupsi kita."

Di sisi lain, Novel sudah angkat bicara mengenai isu dirinya ditawari menjadi Jaksa Agung di pemerintahan Prabowo kelak. Ia justru mengingatkan pemerintah agar segera mengusut kasus penyerangan dirinya dan para penyidik KPK yang lain.

"Saya tidak beri tanggapan," tutur Novel, Jumat (29/3). "Saya sedang fokus untuk membicarakan dan mendesak pemerintah untuk peduli dan tidak abai terhadap orang-orang di KPK yang diserang tapi tidak ada satu pun yang mau diungkap. Termasuk serangan terhadap diri saya yang sudah hampir 2 tahun."

Sebelumnya, pihak Polri juga telah membentuk tim gabungan untuk mengusut pelaku kekerasan yang menyerang Novel. Tim gabungan itu disebut-sebut bermuatan politik lantaran pembentukannya terkesan mendadak. Adapun tim itu dibentuk menjelang debat perdana Pilpres yang mengangkat tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.