WowKeren - Pemilu 2019 memang diadakan secara serentak di seluruh Indonesia. Pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan ini lantas menimbulkan sejumlah persoalan. Seperti banyaknya petugas KPPS dan aparat keamanan yang sakit hingga meninggal akibat kelelahan.

Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi, pun mengakui bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 melebihi kemampuan fisik manusia. Ia pun berharap agar Pemilu serentak yang terlaksana tahun ini menjadi yang pertama dan terakhir.

"Bahwa pemilu serentak yang kita laksanakan dengan model seperti ini, itu bagi saya cukup yang pertama dan terakhir," tutur Pramono dalam acara sarasehan "Refleksi Pemilu" di Fisipol UGM Yogyakarta pada Jumat (26/4). "Karena bagi saya ternyata secara fisik itu telah melampaui batas kemampuan rata-rata manusia Indonesia pada umumnya."

Bagaimana tidak, Pramono menuturkan bahwa banyak petugas KPPS yang tidak memiliki waktu cukup untuk beristirahat meski tanggung jawab yang mereka emban sangat besar. Selain itu, kinerja mereka juga selalu diawasi oleh Panwaslu dan para saksi masing-masing calon.

"(Petugas KPPS) mengerjakan (berkaitan dengan) politik yang tensinya tinggi itu jauh berbeda suasananya, begitu," jelas Pramono. "Kedua, secara teknis ternyata telah melampaui kapasitas KPU dalam mempersiapkan logistik dan melayani pemilih."

Hingga kini, sudah ada lebih dari 200 korban yang diduga meninggal akibat kelelahan berdasarkan catatan KPU RI. Selain itu, sebanyak 1.470 orang juga harus mendapatkan perawatan medis. Menurut prediksi Pramono, jumlah korban masih akan terus bertambah.

"Karena kemarin saya seharian ke beberapa kabupaten di Pantura, Pemalang, Pekalongan, Batang, sampai ke arah Semarang itu saya masih menerima laporan bahwa beberapa petugas kami masih sakit," tutur Pramono. "Ya kami mengupayakan sekarang ini untuk mengadakan santunan."

Di sisi lain, permasalahan ini mendapat sorotan dari banyak pihak, salah satunya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Wakil Ketua BPN, Ahmad Muzani, peristiwa semacam itu tentunya bisa menjadi bahan evaluasi terutama bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara Pemilu. Banyaknya korban yang berjatuhan ketika melaksanakan tugas mereka menunjukkan ketidakbijakan KPU dalam me-manage beban tugas.