Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, banjir yang melanda Ibu Kota sejak Jumat (26/4) hanya terjadi di sejumlah kecil wilayah, namun dibesarkan-besarkan di media sosial.
- Bertilia Puteri
- Senin, 29 April 2019 - 12:15 WIB
WowKeren - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjelaskan bahwa banjir yang merendam Ibu Kota sejak Jumat (26/4) hanya terjadi di sejumlah RW yang berada di daerah aliran sungai. Namun, informasi mengenai banjir tersebut tampak sangat besar kala masuk ke media sosial.
"Secara jumlah memang kecil," tutur Anies di Jakarta Selatan pada Minggu (28/4). "Cuma secara media sosial memang ramai."
Untuk membuktikan pernyataannya, Anies memberikan gambaran wilayah terdampak banjir dari tahun ke tahun. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga menyebutkan jumlah pengungsinya.
"Supaya Anda dapat bayangan skalanya ya. Tahun 2012 itu RW yang terdampak ada 202, tahun 2018 ada 217, tahun 2017 ada 375, tahun 2016 ada 460, tahun 2015 ada 702," ungkap Anies. "Itu skalanya, jadi secara jumlah kemarin jumlah pengungsi itu kira-kira 1.600, tahun sebelumnya 6.000, tahun sebelumnya lagi 20 sekian ribu. Di Jakarta hanya beberapa RW tapi perhatiannya seperti sekota tertutup air."
Pernyataan Anies tersebut lantas mendapat tanggapan dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Menurut PDIP, Anies seharusnya memberikan bukti kerja penanganan banjir, karena itulah yang dituntut oleh warga DKI.
"Ya memang kalau kacamata yang digunakan hanya sekadar ini banjir kiriman, betul itu memang kecil dibandingkan kalau banjir bersamaan, artinya banjir kiriman ditambah banjir lokal yang begitu dahsyat. Betul, enggak salah pak Anies," jelas Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, pada Senin (29/4). "Tetapi yang dituntut warga DKI Jakarta aksi apa yang selama dua tahun dalam konteks penanganan banjir kan tidak nampak, itu sebetulnya."
Menurut Gembong, masyarakat DKI tidak merasakan manfaat penanganan banjir selama masa pemerintahan Anies. Pasalnya, tutur Gembong, Pemprov DKI hanya berkutat mengenai normalisasi dan naturalisasi.
"Dalam penuntasan banjir selama dua tahun ini enggak nampak, kita hanya berkutat soal normalisasi dan naturalisasi, hanya berkutat di situ," jelas Gembong. "Yang dituntut warga DKI Jakarta adalah implementasi apapun lah namanya. Tetapi yang dituntut aksi pak Anies dalam pengentasan banjir."
(wk/Bert)
