Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menjelaskan dua skenario kebutuhan dana terkait pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 30 April 2019 - 10:21 WIB
WowKeren - Wacana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke luar Pulau Jawa kini tengah ramai diperbincangkan. Dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, lantas menjelaskan bahwa pemindahan tersebut akan membutuhkan dana sebesar USD 23 - 33 miliar atau sekitar Rp 323 - 466 triliun. Kebutuhan dana tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Negara lain yang juga pernah melakukan pemindahan Ibu Kota.
Sebelumnya, Bambang telah menjelaskan tiga alternatif yang ditawarkan Jokowi terkait pemindahan Ibu Kota. Dari ketiga alternatif tersebut, muncullah dua skenario kebutuhan dana yang dikaji oleh Bappenas.
Skenario pertama adalah pemindahan menyeluruh ke sebuah daerah baru. Skenario ini mengharuskan pemerintah membangun infrastruktur dan gedung baru, serta pemindahan seluruh aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota baru dari DKI Jakarta.
Menurut Bambang, dalam skenario ini, Ibu Kota baru setidaknya membutuhkan 40 ribu hektare lahan untuk menampung penduduk baru sejumlah 1,5 juta orang. Para penduduk tersebut terdiri dari pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tak lupa para anggota keluarga serta pelaku ekonomi pendukung.
Sedangkan dalam skenario kedua, pemerintah tetap membangun infrastruktur dan gedung baru, namun ASN yang dipindahkan tidak 100 persen. Berarti akan dilakukan rekruitmen di calon Ibu Kota baru. Estimasi jumlah penduduk yang dipindahkan sekitar 870 ribu orang.
"Dari skenario pertama diperkirakan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau USD 33 miliar," terang Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (29/4). "Skenario kedua lebih kecil karena kotanya lebih kecil, yaitu Rp 323 triliun atau USD 23 miliar."
Kebutuhan ini lebih tinggi dari pemindahan Ibu Kota Negara lain. Korea Selatan yang memindahkan pusat pemerintahan dari Seoul ke Sejong pada 2012 silam misalnya, hanya membutuhkan dana sebesar USD 22 miliar. Pasalnya, kebutuhan dana tersebut dirancang untuk populasi yang lebih sedikit, yakni 500 ribu orang. "Ini yang paling dekat dengan kita (Indonesia), tapi prosesnya jangka panjang, belum selesai, masih bertahap," terang Bambang.
Selain Korsel, Negara lain yang juga melakukan pemindahan Ibu Kota adalah Brasil. Diketahui, dilakukan pemindahan Ibu Kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada 1960 silam.
"Pemindahan ini sudah lama sekali, sekitar 55 tahun, biayanya kelihatan besar waktu itu, yaitu USD 8,1 miliar untuk biaya konstruksi," ujar Bambang. "Kotanya, awalnya direncanakan untuk 500 ribu orang, sekarang sudah 2,5 juta orang."
Menurut Bambang, kebutuhan dana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia tampak besar karena dilakukan pada tahun modern seperti sekarang. Sehingga nilai kebutuhan juga turut meningkat. Di sisi lain, empat sumber negara yang akan menjawab dua skenario pembiayaan ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), BUMN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta murni untuk kawasan komersial.
(wk/Bert)
