WowKeren - Gerakan people power masih kerap digaungkan oleh beberapa pihak yang hendak membuktikan kecurangan Pemilu 2019. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun menegaskan bahwa people power merupakan bagian dari demokrasi.

Menurut juru bicara BPN Prabowo, Andre Rosiade, pernyataan sikap memang dibutuhkan sebagai upaya menjawab dugaan kecurangan Pemilu 2019. Pernyataan sikap yang merupakan kebebasan berekspresi dan berpendapat tersebut, tutur Andre, sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, Andre mengutuk keras pihak-pihak yang menyamakan people power dengan tindakan kejahatan terhadap keamanan negara alias makar.

"Gerakan massa atau aksi protes damai merupakan sesuatu yang konstitusional juga," jelas Andre dilansir CNN Indonesia, Senin (13/5). "Gerakan massa memang dilarang? Kan boleh dalam demokrasi, kan itu konstitusional."

Meski demikian, Andre tidak menjawab pasti kala ditanya soal pengaruh hasil Ijtima Ulama Ketiga dalam penggalangan kekuatan massa menuju people power. Andre hanya menuturkan bahwa people power merupakan kedaulatan rakyat yang menghendaki keinginan mereka.

"Jangan sampai demonstrasi ini diharamkan, dibilang makar," jelas Andre. "Ini opini yang menyesatkan."

Tak hanya itu, Andre juga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo merupakan seorang penikmat demokrasi. Sehingga Andre tak habis pikir apabila pemerintah benar sampai melarang aksi demokrasi tersebut.

"Presiden Jokowi kan penikmat demokrasi," ujar Andre. "Kalau itu terjadi (people power dilarang) padahal itu berlangsung damai, pemerintah melarang semangat demokrasi, berarti dia penumpang gelap demokrasi."

Di sisi lain, Cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin sebelumnya telah memberikan kritiknya terkait gerakan people power. Menurut Ma'ruf, persoalan menang dan kalah dalam Pemilu adalah suatu hal lumrah dalam negara demokrasi. Sehingga ia berharap apa pun hasilnya, semua pihak bisa menerima. Ia juga mengingatkan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat lebih dewasa dalam berdemokrasi.