Bambang menjelaskan bahwa zona pertama adalah wilayah inti sebagai pusat pemerintahan dengan luas sekitar 2.000 hektare. Lokasi tersebut akan dibangun mulai dari gedung Istana Negara, DPR, MK, MA, BPK dan lainnya.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 16 Mei 2019 - 19:37 WIB
WowKeren - Perencanaan pemindahan ibu kota baru terus dilaksanakan. Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan rancangan zonasi pembangunan ibu kota baru. Rencananya, ibu kota baru akan dibagi menjadi empat kawasan.
Bambang menjelaskan bahwa zona pertama adalah wilayah inti sebagai pusat pemerintahan dengan luas sekitar 2.000 hektare. Lokasi tersebut akan dibangun mulai dari gedung Istana Negara, DPR, MK, MA, BPK, kantor kementerian, non kementerian, TNI, Polri dan terdapat taman budaya serta botanical garden.
Zona kedua merupakan wilayah Ibu Kota Negara (IKN) yang diperkirakan akan menggunakan lahan yang luasnya hingga 40.000 hektare. Bambang juga menjelaskan, dalam zona tersebut, pemerintah akan membangun perumahan PNS, fasilitas pendidikan, kesehatan dan universitas.
Tak hanya itu, pada zona kedua akan dibangun science and techno park, high-tech dan clean industry, research and development, MICE atau Conbention Center hingga museum. Keberadaan museum, kata Bambang penting seperti salah satu ibu kota negara sama seperti yang dilakukan negara maju yang memiliki museum.
"Di ibu kota negara maju di dekat pusat pemerintahan selalu ada museum," ujarnya. "Nantinya, museum menjadi pelajaran yang memberi sumbangan peradaban dan merepresentasikan ibu kota negara."
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo "blusukan" untuk meninjau langsung bebepara lokasi yang menjadi alternatif ibu kota baru, pada Selama (7/5). Orang nomor satu di Indonesia ini menyebut Kabupaten Gunung Mas jadi wilayah yang paling siap untuk menjadi ibu kota baru dari sisi luas wilayah. Sebelum diputuskan, terdapat hal yang harus dikonsultasikan bersama DPR.
Jokowi menegaskan bahwa setiap wilayah yang menjadi calon ibu kota baru memiliki kekurangan dan kelebihan dalam berbagai aspek. Ia meminta kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota nantinya tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Saya sampaikan kepada Menteri Keuangan, bahwa kami berharap tidak membebani APBN," katanya. Ia juga telah menerima laporan mengenai besaran anggaran yang digunakan untuk memindahkan ibu kota ke wilayah lain.
(wk/Bert)
