Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menilai bahwa program wajib militer akan dapat mengembangkan pendidikan bela negara sekaligus fungsi Kementerian Pertahanan sendiri.
- Bertilia Puteri
- Senin, 17 Juni 2019 - 15:46 WIB
WowKeren - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengusulkan program wajib militer untuk diikuti setiap warga negara Indonesia kepada Kementerian Pertahanan demi mengembangkan pendidikan bela negara. Anggota 1 BPK, Agung Firman Sampurna, menyampaikan usulan tersebut kala menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan 2018 terhadap Kementerian/Lembaga.
"Sudah waktunya bagi kita meningkatkan program pendidikan bela negara kita menjadi lebih terstruktur, yang lebih sistematis, dan lebih masif yaitu dengan wajib militer," ungkap Agung di Kemenhan dilansir Kumparan pada Senin (17/6). "Jadi kami mengusulkan agar kita mulai menerapkan wajib militer."
Menurut Agung, usulan program wajib militer tersebut juga bisa menjadi pengembangan fungsi Kemenhan. Selain berperan dalam operasi militer perang, latihan, persiapan hingga pengadaan alutsista.
"Kami pikir perlu untuk mendefinisikan lebih lanjut peran yang juga tidak kalah pentingnya yaitu operasi militer selain perang," jelas Agung. "Dan kami memandang sudah waktunya RI untuk masuk kepada apa yang diterapkan, yang dilaksanakan oleh negara-negara yang maju yang lain (wajib militer).”
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pun langsung menanggapi usulan tersebut. Menurut Ryamizard, pihaknya saat ini masih belum memiliki rencana untuk membuat program wamil. Ia juga menilai bahwa usulan tersebut akan sulit untuk diterapkan di Indonesia.
"Enggak mudah itu," ujar Ryamizard, Senin. "Ya itu salah satu wacana dari anak bangsa boleh-boleh saja tapi dari Kemenhan belum memikirkan itu dulu."
Menurut Ryamizard, Kemenhan masih berfokus pada penerapan dan pendidikan tentang NKRI yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini merupakan program bela negara yang diterapkan oleh Kemenhan.
"Karena ke depan perang kita adalah perang mindset mengubah pola pikir. Untuk itu ya biar tidak diubah-ubah Pancasila harus dipatrikan ke setiap warga negara ya," jelas Ryamizard. "Untuk itu yang harus kita lakukan. Ini saja belum selesai."
Meski demikian, Ryamizard mengakui bahwa program wajib militer sudah diterapkan oleh banyak negara, bahkan yang lebih kecil dari Indonesia seperti Singapura. "Tadi wacana untuk wajib militer memang di negara lain, negara kecil pun seperti Singapura melaksanakan itu. Tapi saya tadi sudah disampaikan bagaimana mindset kita tidak diubah. Untuk wacana-wacana siapa saja boleh asal ada reasoning-nya yang baik untuk apa," pungkas Ryamizard.
(wk/Bert)
