Mantan KSAD ini menegaskan hukum merupakan panglima tertinggi di Indonesia. Sehingga hukum harus tetap ditegakkan siapapun yang bermasalah, termasuk purnawirawan.
- Wahyu
- Rabu, 19 Juni 2019 - 15:40 WIB
WowKeren - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu akhirnya angkat bicara soal cerita Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang mengaku tak nyaman ketika menangani kasus purnawirawan TNI. Cerita ini Tito sampaikan berkaitan dengan kasus penyelundupan senjata api dan pemufakatan jahat oleh Mayjen (Purn.) Kivlan Zen. Ryamizard pun mengingatkan bahwa hukum adalah panglima tertinggi di NKRI.
"Tegakkan saja. Siapapun, menteri, presiden pun bisa kena hukum kok," ujar Ryamizard ketika ditemui awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (19/6). "Itu kan hukum itu panglima tertinggi. Harus dilaksanakan, tapi yang benar."
Menurutnya, polisi tidak perlu takut menegakkan hukum. Apalagi, lanjut Ryamizard, jika proses penegakan hukum itu dilakukan dengan cara yang benar. "Kalau polisi sudah benar, kenapa nggak nyaman?" katanya, dilansir dari DetikNews.
Sebelumnya, Tito sempat mengaku tidak nyaman menangani kasus purnawirawan TNI. Tito mengaku terus menjalin hubungan baik antara TNI dan Polri.
"Saya menyampaikan kepada Panglima (TNI), komitmen dari Polri untuk senantiasa sinergi, bekerja sama dengan TNI," tutur Tito di Monas, Jakarta, Kamis (13/6). "Sehingga penanganan kasus purnawirawan TNI, tentu secara pribadi dan institusi ini jujur menimbulkan ketidaknyamanan bagi Polri sendiri, nggak nyaman."
Kendati demikian, Tito memastikan proses hukum harus tetap berlanjut. Sebab, menurutnya, ada asas persamaan hukum bagi semua warga negara karena purnawirawan pun sudah menjadi warga sipil.
"Tapi ya hukum harus berkata demikian," jelasnya. "Ada asas persamaan di mata hukum. Semua orang sama di muka hukum."
"Kita juga pernah menangani purnawirawan Polri dalam beberapa kasus," imbuhnya. "Saat ini juga kita harus lakukan untuk menunjukkan kesamaan di muka hukum."
Sementara itu dalam kesempatan berbeda, Ryamizard menyampaikan harapannya supaya TNI mau membantu menjaga persatuan bangsa. Apalagi menurut data yang ia miliki, hampir 25 persen pelajar SMA dan mahasiswa setuju untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi khilafah. Kewajiban ini, tegasnya, tak hanya berlaku bagi tentara aktif tetapi juga purnawirawan.
"Mari kita jaga persatuan bangsa, karena ini adalah satu tugas pokok TNI, termasuk purnawirawan," ujar Ryamizard di Mabes TNI Gor Ahmad Yani. "Kenapa purnawirawan juga? Karena purnawirawan ini tidak terlepas dari sumpah, tetap ada sampai mati."
(wk/wahy)
