Polisi tidak menutup jalan di sekitar Patung Kuda menuju arah Gedung MK pada Selasa (25/6). Puluhan emak-emak pun bergerak dari Patung Kuda menuju Gedung MK sambil menyanyikan Indonesia Raya.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 25 Juni 2019 - 15:09 WIB
WowKeren - Sejumlah massa diketahui sudah melaksanakan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, menjelang sidang putusan sengketa Pilpres 2019. Puluhan emak-emak yang turut melaksanakan aksi di kawasan Patung Kuda bergerak ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat pada Selasa (25/6).
Pada hari ini (25/6), polisi tidak menutup jalan di sekitar Patung Kuda menuju arah Gedung MK. Kondisi ini berbeda dengan masa sidang MK pada pekan lalu.
Puluhan emak-emak tersebut lantas bergerak ke arah Gedung MK sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun sayangnya, baru sampai di bawah jembatan penyeberangan depan Gedung Indosat, pergerakan emak-emak tersebut dihadang oleh aparat kepolisian.
Puluhan polisi membentuk barikade untuk menahan emak-emak tersebut. "Kita kawal MK!" seru seorang emak-emak.
Seorang aparat kepolisian lantas menjelaskan pada massa emak-emak tersebut bahwa aksi dilarang dilakukan di depan Gedung MK. Massa emak-emak tersebut sempat berargumen sembari tetap berusaha masuk ke Jalan Medan Merdeka Barat.
Namun akhirnya emak-emak tersebut bersedia mematuhi aturan dan kembali mundur ke kawasan Patung Kuda. "Ya kita aksi damai saja. Kita ikuti," ujar salah seorang peserta.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa aksi massa di kawasan MK dilarang. Tito mengaku sudah menyiapkan 45 ribu pasukan yang tak segan untuk membubarkan massa yang masih memaksa ke depan Gedung MK.
"Saya berkoordinasi dengan Panglima TNI, Bapak KSAD, kita sudah persiapkan pasukan saya kira hampir 45 ribu, ya," ungkap Tito seusai acara serah terima jabatan (sertijab) Kapolda Sumsel di Rupatama Mabes Polri pada Selasa (25/6). "Kita siapkan, kemudian kita akan jaga, kalau perlu kita tutup. Kalau tetap melaksanakan unjuk rasa, kalau mengganggu kepentingan publik, kita akan bubarkan."
Selain itu, Tito juga berharap kerusuhan aksi di depan Bawaslu pada 21-22 Mei lalu bisa menjadi pelajaran. Pasalnya, tutur Tito, tidak ada satu pihak pun yang ingin ada korban jatuh.
"Saya minta jangan buat kerusuhan termasuk pihak ketiga mungkin," jelas Tito. "Karena apa, selain kita melakukan tindakan hukum yang berlaku, percayalah bahwa masyarakat Indonesia tidak menghendaki adanya kerusuhan."
(wk/Bert)
