Harga Tak Kunjung Stabil, Pemerintah Jokowi-JK Dianggap Gagal Atasi Masalah Pangan
Nasional

Seringnya operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah justru menunjukkan bahwa pemerintah selama ini telah gagal dalam mengelola tata kelola pangan nasional.

WowKeren - Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) menilai bahwa pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi-Jusuf Kalla gagal dalam memberikan solusi terkait masalah pangan. Hal itu terbukti dengan harga maupun komoditas pangan yang belum stabil.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Anggota Dewan Pertimbangan Almisbat Syaiful Bahari. Jikalau pun harga mulai stabil, hal itu berkat adanya campur tangan pemerintah. "Kalaupun beberapa harga komoditas stabil hal tersebut lebih dikarenakan intervensi pemerintah melalui operasi pasar," kata Syaiful di Jakarta, Rabu (3/7).

Di lain sisi, operasi pasar hanya menawarkan solusi yang sifatnya sementara untuk mengatasi gejolak harga. Tak butuh waktu lama, harga akan kembali naik sehingga intervensi pemerintah tersebut tidak bisa diandalkan sebagai solusi jangka panjang. "Begitu terus dari tahun ke tahun," lanjut Syaiful.

Operasi pasar kerap dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Perdagangan untuk menciptakan stabilitas harga. Namun, justru hal inilah yang menunjukkan kelemahan manajemen pemerintah terkait masalah pangan. Semakin sering operasi pasar dilakukan maka semakin menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal mengelola pangan nasional.


"Padahal semakin sering operasi pasar dilakukan justru menunjukkan kegagalan pemerintahan," tegas Syaiful. "Dalam mengelola tata kelola pangan nasional dari hulu sampai hilir."

Syaiful juga menyoroti Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) atau Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Ia menilai aturan yang ditujukan untuk mengendalikan pasar tersebut berlebihan. Kebijakan tersebut justru membuat harga tak stabil.

Ketika terjadi lonjakan harga, Kementan kerap mencari kambing hitam. Seperti pada saat harga bawang putih yang disebabkan karena RIPH ditunda. Untuk menutupi kesalahannya, Kementan menuding mafia atau pedagang nakal yang berbuntut pada pemeriksaan ke gudang dan kios di pasar.

"Penggunaan cara-cara represif dalam membangun tata kelola pangan nasional seperti yang ditunjukkan selama ini bukannya memberikan dampak positif bagi kinerja pasar," tegas Syaiful. "Tetapi justru menciptakan distorsi harga baik di sisi produksi maupun konsumsi."

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Berita Terkait