Jumlah anggaran untuk pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo mencapai Rp 400 triliun. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding era presiden sebelumnya yang hanya Rp 120 triliun.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 09 Juli 2019 - 15:10 WIB
WowKeren - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengkritik pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Hal tersebut diungkapkannya saat Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).
Ia menilai bahwa pembangunan infrastruktur secara besar-besaran yang dilakukan oleh Jokowi belum bisa memberikan dampak yang signifikan. Padahal, jumlah anggaran yang dikeluarkan juga sangat besar, yakni mencapai Rp 400 triliun. Jumlah ini jauh lebih banyak daripada anggaran saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya Rp 120 triliun.
"Infrastruktur sudah dibangun demikian besar jumlahnya Rp 400 triliun lebih dibanding kabinet lalu Rp 120 triliun," kata Haryo. "Tapi hampir dikatakan hasil ini belum maksimal."
Padahal, tujuan membangun infrastruktur adalah juga salah satunya untuk mendorong terwujudnya swasembada pangan. Namun hasil itu nampaknya belum terlihat. "Kalau lihat swasembada pangan, ini infrastruktur kan berhubungan swasembada pangan, ternyata belum lebih baik," lanjut Bambang.
Yang lebih parah lagi, pembangunan infrastruktur yang besar-besaran justru membuat puluhan ribu kontraktor mati. Infrastruktur yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja, justru memicu PHK dalam jumlah besar.
"Jumlah kontraktor kita 45 ribu yang mati. UKM yang kolaborasi jadi koperasi mati, 40 ribu lebih mati dalam 3-4 tahun ke belakang," tegas Bambang. "PHK dari industri yang mendukung infrastruktur malah terjadi besar-besaran."
Menurut Bambang, kondisi semacam ini tidak bisa diteruskan. Oleh sebab itu ia meminta DPR untuk ikut memperhatikan masalah ini. "Saya melihat infrastruktur ini harusnya beri jaminan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat. Ini tidak ada perubahan sama sekali. Kalau begini terus, maka kami mohon DPR perhatikan masalah ini," pungkasnya.
(wk/zodi)