Partai Gerindra rupanya mulai geram dengan kader-kader Partai Demokrat yang kerap melontarkan tudingan negatif. Padahal menurut mereka, PD harusnya berterima kasih pada Prabowo.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 11 Juli 2019 - 13:38 WIB
WowKeren - Meski pernah berada dalam satu koalisi, nyatanya hal itu tak membuat hubungan antara Partai Demokrat dan Gerindra berjalan harmonis. Gerindra pun mulai geram dengan sejumlah cuitan dari kader-kader Demokrat yang seolah-olah ingin menjatuhkan Gerindra.
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Mulyadi menilai apa yang dilakukan oleh kader-kader Demokrat tersebut tidaklah etis. Karena menurutnya, Demokrat justru seharusnya berterima kasih kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebab, Prabowo sudah berbaik hati mau menerima mereka masuk ke dalam Koalisi Adil Makmur selama Pilpres 2019.
"Coba bayangkan kalau saat itu koalisi 02 tidak terima (masuk koalisi)?" kata Mulyadi melalui keterangan tertulis, Kamis (11/7). "Bagaimana nasibnya masa depan Partai Demokrat dan kadernya yang akan maju dalam Pilpres di periode berikutnya."
Sebab, Parpol yang sebelumnya tidak mengajukan pasangan calon presiden, maka tidak bisa mengikuti Pemilu selanjutnya. Hal tersebut seperti yang sudah diatur dalam Pasal 235 ayat 5 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Untuk itu, Demokrat seharusnya berterima kasih pada Prabowo.
"Jadi berterima kasihlah pada Pak Prabowo dan koalisi 02," tutur Mulyadi. "Walau politik adalah memperjuangkan kepentingan tapi etika tetap harus menjadi dasar dalam perjuangan."
Oleh sebab itu, ia meminta agar para kader Demokrat menyudahi tudingan mereka yang dilayangkan untuk Gerindra. Sebab, setiap Parpol harus mengedepankan etika berpolitik meskipun sudah tidak berada dalam satu koalisi. "Sekarang saya sampaikan ini sebagai kader yang berusaha ingin mengingatkan supaya kita saling menghormati," ujar Mulyadi.
Sebelumnya, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengungkap keinginan Gerindra untuk mendapatkan jatah kursi di kabinet pemerintahan Joko Widodo. Ferdinand mengatakan alasan mereka meminta jatah kursi adalah agar dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.
(wk/zodi)
