Sebelumnya KemenPPPA menilai pencoretan nama drg Romi Syofpa Ismael dari peserta CPNS yang lolos seleksi sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum disabilitas.
- Elvariza Opita
- Senin, 29 Juli 2019 - 14:20 WIB
WowKeren - Pupusnya harapan dokter gigi asal Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sempat ramai dibicarakan masyarakat. Pasalnya drg Romi Syofpa Ismael dicoret dari daftar nama yang lulus seleksi CPNS akibat kondisi tubuhnya yang disabilitas.
Situasi yang dituding diskriminatif ini membuat sejumlah kementerian ikut angkat bicara. Salah satunya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK). Kementerian yang dipimpin Puan Maharani itu mengundang tim Panitia Seleksi Daerah Solok Selatan beserta sejumlah kementerian lain untuk membahas soal drg Romi.
"Hari ini tim Panselda memenuhi undangan KemenkoPMK beserta Kementerian Kesehatan dan Panselnas," jelas Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria di Padang Aro, Senin (29/7) pagi. "Untuk membahas dan menjelaskan kronologi keluarnya putusan pembatalan kelulusan drg Romi sebagai CPNS di Jakarta."
Sebelumnya, ujar Muzni, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Dalam pertemuan itu Muzni meminta agar drg Romi dimasukkan dalam formasi khusus di CPNS 2019.
"Kami berharap KemenPAN-RB bisa menyetujui formasi khusus buat drg Romi tahun ini, supaya masalahnya cepat selesai," katanya, dilansir oleh Suara. "Pada formasi umum yang dilamar drg Romi salah satu syaratnya harus sehat jasmani dan rohani, tetapi drg Romi mengalami lemah pada kedua tungkai sehingga tidak sesuai dengan persyaratan."
Sementara itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) menyatakan kejadian yang dialami drg Romi sebagai kasus diskriminatif. Asisten Deputi Perlindungan Perempuan KemenPPPA, Nyimas Aliyah, menyebut masyarakat masih belum memahami tentang keberadaan disabilitas.
"Masyarakat masih memandang disabilitas itu orang yang sakit, tidak mampu," tuturnya. "Padahal fakta di lapangan banyak di antara mereka yang sukses berkarir dan berkarya."
Bahkan KemenPPPA mengaku tengah menyiapkan wadah khusus untuk kasus-kasus seperti drg Romi. KemenPPPA disebut sedang membentuk organisasi bertajuk Pusat Informasi Perempuan Penyandang Disabilitas yang berada langsung di bawah kementerian.
Nantinya drg Romi diproyeksikan menjadi ketua dari pusat informasi tersebut. "Kita bentuk organisasi ini, yang akan langsung berada di bawah kementerian," kata Nyimas.
(wk/elva)
