Menpan RB Syafruddin mengatakan setidaknya ada satu juta ASN di lembaga kementerian pusat yang harus diikutsertakan ketika ibu kota dipindah ke luar pulau nantinya.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 30 Juli 2019 - 14:45 WIB
WowKeren - Pemerintah kian yakin untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengatakan bahwa pemerintah akan memboyong Aparatur Sipil Negara (ASN) ke lokasi yang baru tersebut.
Tidak semua ASN namun hanya yang berada di kementerian lembaga di pemerintahan pusat. Hal tersebut disampaikan olehnya usai menggelar Rapat Koordinasi Pengadaan ASN dan Perencanaan ASN Tahun 2020 - 2024 di Hotel Bidakara, Pancoran. "Sudah direncanakan ya, kalau memang ibu kota pindah ya ASN nya pindah," kata Syafruddin di Jakarta Selatan, Selasa (30/7).
Dikatakannya, ASN yang ada di kementerian lembaga pusat jumlahnya mencapai 1 juta orang. "Kita di kementerian lembaga di pusat ini jumlah ASN yang berada di tingkat pusat itu 1 juta orang," imbuh Syafruddin.
Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyatakan Ibu Kota Negara akan pindah ke Kalimantan. Alasan pemilihan ini adalah karena sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan oleh ibu kota baru ada di sana.
Pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan pada kondisi pulau secara keseluruhan. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan bertujuan agar lokasinya berada di tengah-tengah, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia. Kalimantan tak hanya memiliki lahan yang luas, namun potensi bencana di sana juga relatif kecil.
Rencananya Kementerian PPN/Bappenas akan membentuk sebuah badan otoritas. Badan ini nantinya bertugas untuk mempermudah penataan aset dan pendanaan bagi proyek-proyek KPBU utilitas. "Sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara yakni sarana utilitas, gedung perkantoran, dan fasilitas publik," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata melalui keterangan tertulis, Senin (29/7).
(wk/zodi)
