Presiden Jokowi dan jajaran terus mematangkan rencana pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa. Pemerintah berharap pemindahan ini bisa membantu meratakan ekonomi nasional.
- Elvariza Opita
- Selasa, 30 Juli 2019 - 09:54 WIB
WowKeren - Wacana pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa tampaknya mulai menemui titik terang. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut Presiden Joko Widodo telah menetapkan Pulau Kalimantan sebagai tujuan Ibu Kota baru Indonesia.
Hal ini Bambang sampaikan di acara Penyusunan Langkah Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Jawa-Bali 2020-2024 di Hotel Shangri-La, Surabaya, Senin (29/7). Dalam kesempatan itu ia pun menegaskan pemerintah sudah memilih Pulau Kalimantan namun belum menentukan di provinsi apa Ibu Kota baru berada.
"Iya, nanti diumumkan (pemindahan Ibu Kota Indonesia)," kata Bambang, dilansir dari Kompas, Selasa (30/7). "Pulaunya Kalimantan, provinsinya nanti (menyusul)."
Lebih lanjut, Bambang pun menyatakan rencana ini bukanlah sesuatu yang baru. Secara tidak langsung, hal ini juga menepis tudingan bahwa pemerintah sedang berusaha mengalihkan isu di tengah-tengah tahun politik yang penuh gejolak.
Menurutnya, pemindahan Ibu Kota telah direncanakan sejak era Presiden ke-1 RI Ir. Soekarno. Rencana ini sudah sempat digodok di era Presiden ke-2 RI Soeharto namun tak terealisasi hingga sekarang.
Oleh karena itu, Jokowi, kata Bambang, tak ingin rencana ini kembali terbengkalai di era pemerintahannya. "Presiden Jokowi menginginkan ini bukan hanya wacana, tapi konkret," tegas Bambang.
Wacana pemindahan Ibu Kota ini sempat menuai kontroversi di berbagai kalangan. Kendati banyak yang memberi respons positif atas wacana ini, namun tak sedikit pula yang menolaknya. Salah satunya dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2019-2024 terpilih DKI Jakarta.
Anggota DPD Fahira Idris mengaku tak menyetujui rencana itu karena alasan anggaran. Menurutnya dana yang dibutuhkan untuk memindahkan Ibu Kota terlalu besar dan lebih baik bila dana tersebut dialokasikan untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
"Banyak yang harus dibangun, soal kesejahteraan, BPJS seperti apa. Menurut saya, pemerintah menjawab dulu permasalahan krusial yang menyangkut masyarakat," katanya, Kamis (25/7). "Untuk pemindahan (Ibu Kota) lebih baik tidak sekarang."
(wk/elva)
