WowKeren - Rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan masih menuai kontroversi. Terbaru, kritik datang dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah.

Walhi menilai bahwa pemerintah tak transparan soal pemindahan ibu kota ke pulau tersebut. Direktur Walhi Kalteng Dimas Hartono menilai bahwa pemerintah bersifat otoriter lantaran keputusan memindahkan ibu kota tersebut tak melibatkan masyarakat.

"Kami melihat dari sisi Walhi bahwa Bappenas ini dalam proses memberikan wacana untuk pemindahan ibu kota ini terkesan otoriter," tutur Dimas di Kantor Eksekutif Nasional Walhi, Jakarta, Kamis (1/8). "Karena dalam proses ini tidak melibatkan masyarakat."

Menurut Dimas, keputusan itu lebih banyak dibicarakan di Jakarta. Sedangkan di lain sisi, Bappenas tidak memberikan ruang masukan pada masyarakat Kalimantan untuk melakukan kajian tata ruang, planologi, maupun pertimbangan lainnya. Bahkan, pemerintah Kalimantan sendiri tidak mengetahui secara mendalam kajian kelayakan wilayah mereka jadi ibu kota.

"Di Kalteng itu sedikit sekali berbicara mengenai pemindahan ibu kota," jelas Dimas. "Ketika kami pertanyakan apakah pemerintah daerah membuat kajian-kajian terkait pemindahan ibu kota, mereka pun gagap menjawabnya, sehingga kami yakini proses ini tidak transparan."

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi pernah berkunjung ke Kalimantan. Namun, kunjungan ini tak cukup menjadi landasan kesiapan kota tersebut. Begitu juga dengan kesiapan pemerintah Kalteng yang menurut Dimas tak cukup meyakinkan.

"Pemerintah Kalteng pun hanya sekadar menyatakan 'kami akan menyiapkan lahan', hanya sebatas itu," tegas Dimas. "Mereka tidak membuat kajian kenapa lahan itu layak menjadi ibu kota baru."

Kritik terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan sebelumnya sempat disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurut Fahri, pemerintah tak perlu jauh-jauh memindahkan ibu kota karena ada pulau reklamasi yang lebih dekat. Ia menilai bahwa pulau reklamasi cocok untuk dijadikan sebagai lokasi ibu kota yang baru.