WowKeren - Diketahui polemik perizinan ormas Front Pembela Islam (FPI) masih belum berakhir. Alhasil organisasi keagamaan yang digawangi Habib Rizieq Syihab itu belum memiliki surat izin resmi untuk aktivitasnya.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara FPI Slamet Maarif mengaku merasa dipersulit dalam proses perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) itu. Ia juga mengaku bingung dengan tudingan anti-Pancasila yang dialamatkan kepada pihaknya.

"Biasanya Departemen Agama (Depag/Kemenag) tidak ada masalah ya. Sekarang yang justru lama itu di Depag," ujar Slamet ketika ditemui di lokasi Ijtima Ulama IV, Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Senin (5/8). "Tapi kemarin sudah ada langkah Depag untuk dialog, diskusi dengan kami, pasal yang masih dipersoalkan dan masih perlu penjelasan dari kami."

Lebih lanjut, Slamet meyakini Kementerian Agama akan mengeluarkan rekomendasi setelah diskusi itu. Nantinya rekomendasi ini akan menjadi pertimbangan Kemendagri.

"Dan saya pikir setelah diskusi dengan kami, Depag akan mengeluarkan rekomendasi," tuturnya, dilansir dari Detik News. "Kalau keluar, akan kami serahkan langsung ke Depdagri (Kemendagri)."

Terkait dengan tudingan anti-Pancasila yang dialamatkan kepadanya, Slamet pun mengaku bingung. Sebab, menurutnya, FPI selama 21 tahun tak pernah bermasalah dengan ideologi NKRI.

"Ya itu yang kami bingung, sisi mana yang bertentangan dengan ideologi Pancasila," jelasnya. "Kami sudah 21 tahun tidak ada masalah, bahkan, kami NKRI harga mati. Setiap bencana kami hadir."

"Karenanya justru Pak Jokowi harus menjelaskan kepada masyarakat Indonesia yang mana bertentangan dengan Pancasila," imbuhnya. "Harus bisa menunjukkan ke kami, jangan menjadi berita hoaks dan fitnah berkepanjangan."

Ia pun merasa perpanjangan izin saat ini dipersulit. Sebab, biasanya, SKT perpanjangan sudah bisa didapatkan sebelum masa izin berakhir. "Ya yang kami rasakan itu lah (dipersulit). Biasanya sebelum akhir masa habis ya sudah selesai (SKT)-nya," pungkasnya.

Sementara itu, FPI tengah disibukkan dengan agenda Ijtima Ulama IV yang digelar di Hotel Lorin, Sentul, pada Senin (5/8). Dalam pertemuan tersebut, diduga ada diskusi soal arah politik para ulama pasca kekalahan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.