Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan memerlukan dana yang tidak sedikit. Untuk itu pemerintah akan menjual aset-aset yang ada di Jakarta sebesar Rp 150 triliun.
- Wahyu
- Rabu, 07 Agustus 2019 - 14:25 WIB
WowKeren - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) serta Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan jika pemerintah bisa mendapatkan sumber penerimaan baru dengan valuasi hingga Rp 150 triliun untuk rencana pindahkan ibu kota.
Caranya adalah dengan menjual ataupun melakukan "tukar guling" aset-aset yang ada di Jakarta. "Jadi ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang besar dari aset Jakarta, maka kita akan mengupayakan agar kerja sama pengelolaan aset di Jakarta bisa dipakai untuk membangun ibu kota baru," jelas Bambang usai rapat terkait pemindahan ibu kota, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8).
Beberapa aset tersebut meliputi gedung-gedung pemerintahan yang berada di pusat Jakarta seperti di kawasan Medan Merdeka, Thamrin, Sudirman, Kuningan, dan SCBD. Adapun skema "tukar guling" yang ditawarkan adalah dengan menyewakan gedung perkantoran kepada pihak kedua dengan tarif sesuai dengan kontrak yang ada.
Kedua, dengan melakukan kerja sama pembentukan perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis dalam rangka penyelenggaraan bisnis pada jangka waktu tertentu (joint venture). Ketiga, menjual langsung gedung kantor yang dimiliki ke pengembang.
Terakhir, sewa gedung dengan syarat pengembang mau berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru. Hasil dari tukar guling ini diharapkan bisa menambal kebutuhan pembangunan ibu kota baru yang bersumber dari APBN.
"Ini bisa menambal kebutuhan APBN. Karena dari rancangan awal tadinya dari APBN diperkirakan dibutuhkan Rp 93 triliun. Kalau kita bisa mendapatkan pemasukan Rp 150, kita bisa menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran yang memang harus dari APBN," ungkap Bambang.
Selain APBN, Menteri Perencanaan dan Pembangunan itu mengungkap bahwa pembiayaan pembangunan ibu kota bisa dilakukan dengan adanya kerjasama dengan pemerintah badan usaha (KPBU) dan partisipasi swasta maupun BUMN.
Hingga saat ini lokasi pemindahan ibu kota baru sudah mengerucut pada 3 provinsi Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Namun belum dipastikan lokasi mana yang akan digunakan sebagai ibu kota.
Bambang juga menambahkan jika Presiden Jokowi berjanji akan segera memilih lokasi pasti dan mengumumkannya. “Dari hasil rapat tadi, intinya Bapak Presiden akan segera membuat pengumuman mengenai lokasi definitifnya atau lokasi pastinya. Tapi yang pasti satu di antara tiga itu,” ujar Bambang.
(wk/wahy)
