Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa sebelum GBHN dihidupkan kembali, perlu dilakukan adanya kajian yang mendalam dan melibatkan banyak pihak.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 13 Agustus 2019 - 19:52 WIB
WowKeren - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi usulan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ia mendukung jika GBHN dihidupkan kembali. Namun ada satu hal yang perlu diingat.
"Kalau hanya GBHN, secara prinsip itu bagus," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/8). "Asal jangan merubah seluruh sistem lagi."
GBHN memang diperlukan sebagai patokan utama untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dengan begitu, integrasi antara apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dengan daerah bisa terwujud untuk mencapai target pembangunan.
JK mengatakan bahwa saat ini sudah ada patokan perencanaan dan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Meski demikian, bukan berarti GBHN tidak bisa dihidupkan kembali. Kehadiran GBHN dinilai JK bisa mendorong agar pembangunan lebih terintegrasi.
Jika wacana penghidupan kembali GBHN benar-benar akan direalisasikan, maka sebelum itu harus ada pengkajian untuk mengetahui seberapa besar efek penghidupan kembali GBHN. Sebab jika GBHN dihidupkan itu artinya akan menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Selanjutnya, hal ini akan berdampak pada sistem ketatanegaraan di Indonesia.
"Yang benar harus dikaji," tutur JK. "Bagaimana ini tidak menyebabkan masalah-masalah perubahan di struktur kenegaraan."
Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Bamsoet menilai perlu adanya kajian mendalam sebelum GBHN ini dihidupkan kembali.
Usul untuk menghidupkan kembali GBHN digulirkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat menggelar Kongres V pekan lalu. PDIP merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945.
Adapun amandemen tersebut menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki wewenang untuk menetapkan GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa PDIP tidak merekomendasikan adanya perubahan sistem pada Pilpres meskipun MPR menjadi lembaga tinggi negara.
"Kita ini tetap mengikuti rezim kedaulatan rakyat di mana rakyat berdaulat untuk menentukan pemimpinnya," kata Hasto usai Kongres V PDIP. "Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat."
(wk/zodi)
