WowKeren - Wacana pemindahan Ibu Kota RI kini tengah ramai diperbincangkan. Presiden Joko Widodo sendiri telah mengumumkan lokasi Ibu Kota baru di Pulau Kalimantan, namun belum menjelaskan secara detail tentang Provinsinya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, lantas memastikan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan nantinya tidak akan dipersulit dengan masalah kepemilikan lahan. Pasalnya, Bambang menyebut tanah yang akan digunakan seluruhnya adalah milik pemerintah.

"Kami akan fokus pada area yang akan menjadi pemerintah baru. Area yang sudah dikuasai pemerintah, atau pun pusat, pemerintah daerah atau paling jauh BUMN," tutur Bambang di Gedung Ombudsman pada Kamis (15/8). "Jadi tidak ada proses apakah akuisisi atau lahan ganti rugi dan segala macam."

Bambang pun menilai bahwa pihak yang melakukan spekulasi tentang jual beli tanah di lokasi Ibu Kota baru akan merugi. Pasalnya, pemerintah akan memindahkan Ibu Kota di tanah miliknya sendiri.

"Jadi mereka melakukan spekulasi dan tidak tahu lokasinya ya itu, risiko mereka sendiri," jelas Bambang. "Kita hanya fokus pada area yang sudah dikuasai pemerintah, jadi tidak ada jual beli tanah."

Para spekulan tanah tersebut dinilainya hanya ingin mencari keuntungan pribadi saja. Bukannya memikirkan kemajuan bangsa Indonesia. "Spekulan tanah itu akan merugikan kalau ia berspekulasi di tanah yang akan digunakan sebagai lokasi atau bagian wilayah yang menjadi pusat pemerintah baru," terang Bambang.

Selain itu, Bambang juga menjabarkan bahwa area yang akan dipakai pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota baru mencapai hampir 200 ribu hektare. Rinciannya, 6 ribu hektare akan digunakan sebagai pusat pemerintah, 40 ribu hektare akan digunakan untuk wilayah pemukiman perkotaan, dan nantinya akan terus dilakukan perluasan dari tahun ke tahun untuk mencapai luasan maksimum.

Oleh sebab itu, Bambang menegaskan tidak akan ada konflik kepemilikan lahan di lokasi Ibu Kota baru RI. "Tetapi kalaupun ada, hanya dalam skala yang sangat kecil tidak signifikan dalam total luasan," pungkas Bambang.

Sementara itu, Jokowi disebut siap mengumumkan informasi detail pemindahan Ibu Kota pada hari ini (16/8). Pengumuman ini rencananya disampaikan saat pidato tahunan Presiden Jokowi menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia.