Wacana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan masih menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Kali ini mantan penasihat Presiden SBY menyebutkan ketimbang menjalankan wacana itu lebih baik melakukan pemerataan kualitas SDM lewat pendidikan.
- Wahyu
- Senin, 19 Agustus 2019 - 10:19 WIB
WowKeren - Mantan Ketua Dewan Pertimbangan (Wantimpres) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Emil Salim mengungkapkan pemikirannya terkait wacana pemindahan Ibu Kota baru. Ia meminta agar Presiden Joko Widodo memperhitungkan penggunaan alternatif dari anggaran pemindahan Ibu Kota baru.
Sebelumnya, untuk pemindahan Ibu Kota baru disebutkan akan memakan anggaran sekitar Rp 466 triliun. Karena itu, Guru Besar Universitas Indonesia ini mengingatkan jika anggaran yang digunakan untuk pemindahan ibu kota sebenarnya bisa digunakan untuk hal lain yang lebih mendesak. Contohnya seperti pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan.
"Kalau Rp 466 triliun kita gunakan untuk membangun ibu kota, maka Rp 466 triliun itu tidak bisa kita gunakan untuk membangun pendidikan di Indonesia Timur dan sebagainya," ujar Emil saat ditemui, Minggu (18/8).
Emil menyebutkan jika Indonesia saat ini tengah menyongsong era bonus demografis di mana jumlah penduduk yang berusia produktif jumlahnya melampaui usia non-produktif. Karenanya jika Indonesia tidak mempersiapkan diri, bisa jadi negara ini akan terbebani di masa mendatang. Apakah kesempatan naiknya jumlah anak muda yang terjadi sekali dalam sejarah kependudukan bangsa tidak mau kita manfaatkan untuk dididik untuk pengembangan sumber daya manusianya yang melimpah?," tambahnya.
Selain itu, pria yang pernah menjadi Menteri di berbagai sektor di era Presiden Soeharto ini juga mengingatkan jika pemindahan Ibu Kota yang akan dilakukan akan membuat ongkos untuk melakukan usaha di Indonesia semakin mahal. Pasalnya, para pelaku usaha diharuskan bolak-balik untuk mengurus perizinan di Kalimantan yang digadang-gadang akan menjadi lokasi Ibu Kota baru tersebut.
Presiden Joko Widodo sebelumnya memastikan jika pemindahan Ibu Kota ini nantinya tidak akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meski biaya yang dibutuhkan amat besar. Hal ini dikarenakan Pemerintah telah menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan dana.
Di lain pihak, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro turut mengonfirmasi jika penggunaan APBN hanya akan mencapai Rp 93 triliun dari total kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota yang berkisar antara Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun.
(wk/wahy)
