Ketua DPR RI Sebut Presiden Tak Beri Catatan Khusus Soal 10 Nama Capim KPK
Nasional

Presiden Jokowi telah memberikan 10 nama Capim KPK ke DPR. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku dalam daftar yang diberikan, Presiden tidak memberikan catatan khusus sama sekali.

WowKeren - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku bahwa tidak memberikan catatan khusus soal 10 nama Calon Pimpinan (Capim) KPK yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Ia melanjutkan jika surat yang dikirimkan Jokowi ke DPR hanyalah berisi daftar nama yang disusun dalam bentuk tabel.

"Tidak ada (catatan khusus). Saya belum lihat suratnya, tapi sejauh yang biasa kami terima ya biasa saja. Surat kemudian tabel nama, tidak ada komentar apa-apa," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (4/9).

Politikus Golkar itu kemudian melanjutkan jika surat dari Jokowi itu akan dibahas langsung dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pimpinan DPR. Kemudian selanjutnya surat tersebut akan dibacakan dalam Rapat Paripurna yang digelar Kamis (5/9).


Komisi II DPR akan melakukan uji kepatuhan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 10 capim KPK, yang nantinya akan dipilih 5 nama untuk menjadi pimpinan KPK untuk periode 2019-2023. "Nanti ada agenda Bamus kemungkinan besar kita bawa langsung untuk segera dibacakan di Rapat Paripurna,"

Diketahui DPR telah menerima 10 nama capim KPK yang diserahkan oleh Presiden Jokowi. Surat berisi 10 nama capim tersebut diterima oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar pada Rabu (4/9) siang. "Iya betul, sudah kami terima tadi siang," kata Indra saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut memberikan pendapatnya terkait keputusan Presiden Jokowi yang menyerahkan 10 nama capim KPK tersebut ke DPR. Ia mengaku menghormati hasil kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK yang telah memilih kesepuluh sosok tersebut.

JK juga menambahkan jika masyarakat perlu melobi atau memberi masukan kepada DPR jika tak setuju dengan adanya nama-nama capim bermasalah di daftar tersebut. "Pada akhirnya DPR yang menentukan. Kalau mau lobi, ya lobi DPR. Itu aturannya harus kita taati," pungkasnya. "Kan DPR milih lima dari sepuluh. Hasil Pansel (diolah) di DPR."

(wk/wahy)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Berita Terkait