WowKeren - Kondisi Papua dan Papua Barat hingga kini masih bergejolak. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo lantas menyatakan bahwa semua informasi terkait Papua hanya akan disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto.

Oleh sebab itu, seluruh Menteri Presiden Joko Widodo dilarang membuat pernyataan terkait kondisi Bumi Cendrawasih. "Urusan Papua sudah ditunjuk langsung Menko Polhukam. Semua menteri enggak boleh bicara," terang Tjahjo di Kantor Lemhanas pada Kamis (5/9).

Meski demikian, Tjahjo tak menjelaskan lebih lanjut soal alasan dan siapa pihak yang melarang para Menteri untuk berbicara terkait kondisi Papua. Pemerintah sendiri mengklaim bahwa kondisi Papua dan Papua Barat kini telah berangsur-angsur kondusif.

Tjahjo lantas juga memastikan bahwa pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat tetap berjalan semestinya. Ia pun mengaku sudah melakukan kontak dengan para kepala daerah di sana setiap hari.

"Semua berjalan, semua pelayanan masyarakat," jelas Tjahjo. "Saya, tugas saya hanya setiap hari menelepon Gubernur, Bupati, Wali Kota agar layanan masyarakat itu jalan, sekecil apapun."

Sementara itu, Wiranto sempat menyampaikan bahwa pemerintah akan membatasi akses masuk warga negara asing (WNA) ke wilayah Papua dan Papua Barat. Wiranto menjelaskan bahwa hanya WNA yang memiliki syarat dan kepentingan khusus yang akan diizinkan untuk masuk ke wilayah Papua dan Papua Barat.

"Artinya yang masuk ke sana (Papua-Papua Barat) dengan syarat-syarat tertentu melalui suatu persyaratan dan screening, tidak bebas," jelas Wiranto saat ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta pada Rabu (4/9). "Semua itu kan ada kepentingannya. Sekarang saya tanya, apakah anda bisa membedakan ini wisatawan atau tukang ngompor? Bisa tidak membedakan? Enggak bisa kan? Makanya supaya nanti tidak ada anasir-anasir asing yang nimbrung ke sana maka ada pembatasan, bukan pelarangan ya."

Diketahui, kondisi Papua dan Papua Barat memanas usai terjadinya aksi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pada 16 Agustus 2019 lalu. Insiden rasial dalam pengepungan tersebut memicu sejumlah aksi unjuk rasa dari masyarakat Papua. Namun belakangan aksi unjuk rasa tersebut bergeser menuntut referendum dan kemerdekaan Papua.