Seakan membuat publik mengalami deja vu, intip perbedaan sikap Wiranto menghadapi demo mahasiswa kala menjabat sebagai Panglima ABRI di 1998 dan Menko Polhukam di 2019.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 25 September 2019 - 15:49 WIB
WowKeren - Masifnya gelombang demonstrasi mahasiswa pekan ini membuat sejumlah pihak teringat akan aksi 1998. Dalam demo mahasiswa di 1998 dan 2019, Menko Polhukam Wiranto ternyata sama-sama punya andil.
Diketahui, Wiranto menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) pada 1998 silam. Pemerintahan Presiden Soeharto berada di ujung tanduk pada Mei 1998. Dengan adanya krisis moneter, kepercayaan publik pada pemerintah kala itu mulai luntur.
Melansir buku "Konflik dan Perdamaian Etnis di Indonesia" karya Samsu Rizal Panggabean, mahasiswa memulai gerakan demo di berbagai daerah. Wiranto selaku Pangab pun mengeluarkan instruksi kepada aparat untuk menindak tegas mahasiswa yang keluar kampus untuk berdemo pada 4 Mei 1998.
Meski demikian, mahasiswa tak acuh dengan instruksi Wiranto kepada aparat. Mahasiswa di berbagai daerah seperti Yogyakarta, Bandung, dan Ujungpandang tetap melaksanakan aksi mereka. Hingga terjadilah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998.
Melihat dampak demonstrasi ini, Wakil Ketua dan Ketua Dewan setuju menggelar sidang paripurna pada 19 Mei 1998 dengan mengundang sejumlah tokoh, di antaranya adalah Megawati Soekarnoputri dan Amien Rais. Mahasiswa pun menduduki Gedung DPR pada 20 Mei dan sehari setelahnya, yakni pada 21 Mei, Presiden Soeharto turun dari jabatannya.
Di sisi lain, publik seakan mengalami deja vu kala Wiranto muncul kembali menanggapi aksi mahasiswa pada September 2019. Kali ini, Wiranto menyatakan bahwa penyampaian pendapat di depan umum merupakan hal lumrah, asal lebih etis.
"Ya kita kan sudah tahu ya bahwa penyampaian pendapat di muka umum itu dibolehkan kalau jalurnya sudah buntu. Ketika ada satu jalur lain yang lebih terhormat, lebih etis ya. Ya kirim perwakilan dan bicara, ya dengan institusi yang memang perlu mendengarkan aspirasi masyarakat," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam pada Senin (23/9). "Tapi kalau demo-demo seperti ini kan melelahkan, mengganggu ketenteraman umum, mengganggu ketertiban, ya dan juga hasilnya kurang bagus karena proses koordinasi, proses dialog, itu enggak terjadi ya."
Ia pun berharap agar ada perwakilan yang menemui pejabat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Wiranto takut aksi massa mahasiswa di jalanan ditunggangi.
"Lebih baik ya ada perwakilan menemui kementerian mana, lembaga mana yang kira-kira perlu mendengarkan aspirasi masyarakat," pungkas Wiranto. "Ini lebih bagus sebenarnya ya ketimbang kita ramai-ramai di jalan, nanti ditunggangi oleh pihak-pihak lain, menimbulkan kekacauan, akan merugikan masyarakat dan merugikan kita semua."
(wk/Bert)