WowKeren - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir (Menkdibud) Effendy telah mendesak kepala daerah untuk melarang para siswa yang ingin ikut aksi demonstrasi. Melalui sebuah video, dirinya menyampaikan imbauan ini bagi kepala daerah.

Sebelumnya mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di sejumlah wilayah Indonesia saat ini terus melakukan aksi demonstrasi besar-besaran kepada pemerintah terkait berbagai polemik perundang-undangan yang dinilai kontroversial. Beberapa demo yang telah terjadi ini bahkan berakhir dengan kericuhan.

Demi meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, Menkdibud lantas meminta kepekaan setiap kepala daerah untuk memperhatikan perihal ini dengan tidak mengizinkan para siswa yang masih bersekolah ikut aksi unjuk rasa. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanan murid-murid dari potensi kericuhan yang bisa kapan saja terjadi.

"Oleh sebab itu, maka kami mengingatkan dan meminta kepada para pejabat daerah, Gubernur, wali kota, bupati, dan juga kepala dinas pendidikan," kata Effendy melalui sebuah video yang diterima oleh wartawan, Kamis (26/9). "Untuk memastikan bahwa para peserta didik, para siswa yang ada di wilayah lingkungan masing-masing aman, tidak terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan unjuk rasa, demonstrasi, ataupun yang sejenisnya."

Muhadjir juga mengimbau agar para orang tua murid dan sekolah ikut berperan penting untuk bekerja sama dalam menjaga para siswa. Dirinya juga mengingatkan baik para orang tua dan pihak sekolah untuk terus memantau para siswa dalam menjalankan tugas belajarnya di rumah maupun sekolah.

Sebelumnya aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan telah terjadi antara aparat keamanan dan mahasiswa yang menggelar aksi demo di depan Gedung DPR pada Senin (23/9) dan Selasa (24/9). Bahkan pada hari Rabu (25/9), demo kembali terjadi dan yang menghebohkan aksi ini dilakukan oleh sejumlah pelajar STM dan sederajat. Aksi ini telah menghebohkan warganet hingga tagar #STMMelawan sukses menjadi trending topic di Indonesia.

Demonstrasi ini sendiri terjadi sebagai bentuk protes rakyat yang menuntut agar DPR membatalkan keputusan terkait pengesahan revisi UU KPK. Aksi ini juga dilakukan sebagai suara rakyat yang menolak sejumlah revisi undang-undang tepatnya KUHP, RUU Pertahanan, dan RUU Ketenagakerjaan. Mahasiswa juga akan mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.