BPS melaporkan bahwa penurunan indeks demokrasi di Papua Barat masuk ke dalam kategori buruk salah satunya karena masih adanya ancaman kekerasan ke warga sipil.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 26 September 2019 - 17:05 WIB
WowKeren - Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa Provinsi Papua Barat merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki indeks demokrasi terendah sepanjang 2018. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Kepala BPS Suhariyanto saat peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/9).
"Tahun 2018, Papua Barat adalah satu-satunya provinsi yang tertinggal indeks demokrasinya," kata Suhariyanto. "Atau terendah."
Papua Barat mendapatkan skor sebesar 58,29 persen dalam IDI 2018. Jumlah ini menurun dari skor tahun sebelumnya yang berada di angka 4,47 persen. Dengan indeks hanya sebesar itu, menunjukkan bahwa demokrasi di Papua masuk ke dalam kategori buruk.
Suhariyanto kemudian menjelaskan alasan mengapa Papua Barat hanya mampu mencapai skor setinggi itu. Ada dua masalah yang melatarbelakanginya. Pertama adalah masih adanya ancaman kekerasan oleh aparat ke warga sipil.
Selain itu, ancaman juga berasal dari kalangan masyarakat itu sendiri yakni yang berkaitan dengan isu suku, agama, dan RAS. Untuk mengatasi hal ini, Suhariyanto mengimbau agar masyarakat lebih saling menghormati dan menghargai. Ia juga menyinggung agar sarana pendidikan dan kesehatan di sana lebih diperhatikan.
"Kita harus menyadari bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku, jadi semua harus hormati dan hargai," tutur Suhariyanto. "Di Papua Barat banyak hal yang harus disentuh, misalnya pendidikan dan kesehatan."
Dalam penilaian ada sejumlah aspek yang menjadi bahan pertimbangan. Tak hanya kebebasan sipil, namun juga hak-hak politik masyarakat serta lembaga demokrasi.
Sementara itu dilihat dari skala nasional, indeks demokrasi Indonesia relatif menurun. Hal tersebut disebabkan oleh adanya konflik horizontal yang kian meningkat. "Jadi lebih kepada konflik horizontal itu meningkat, baik yang menyangkut kebebasan berkumpul, berpendapat, dan sebagainya," ujar Suhariyanto.
Kebebasan berpendapat sangatlah penting sebagai tolok ukur untuk menentukan indeks demokrasi. Untuk itu, konflik horizontal ini menurut Kepala BPS perlu dikurangi. "Harus kurangi ancaman masyarakat kepada masyarakat. Kita harus beri pendidikan demokrasi," imbuh Kepala BPS.
(wk/zodi)
