Fahri Hamzah Minta Jokowi Benahi RKUHP di Awal Periode Kedua Pemerintahan
Nasional
Polemik Pasal RUU KUHP

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai bahwa pada dasarnya tidak ada yang salah dalam RKUHP namun masalahnya terletak pada kurangnya sosialisasi pemerintah selama ini.

WowKeren - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Hal itu diputuskan secara resmi dalam rapat paripurna terakhir yang digelar pada Senin (30/9).

Sebagai gantinya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut bahwa RKUHP akan menjadi tugas pertama Presiden Joko Widodo alias Jokowi di awal pemerintahan periode kedua nantinya. Sebab menurutnya, penolakan hebat yang datang dari masyarakat terkait RKUHP disebabkan karena minimnya sosialisasi pemerintah selama ini.


Oleh sebab itu menurut Fahri untuk mewujudkan Indonesia yang tenang dan damai RKUHP perlu untuk segera diganti. Sebab, RKUHP sendiri merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda.

"Saya kira ini tugas Pak Jokowi ya di awal periode untuk mensosialisasikan," tutur Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/9). "Bahwa kalau mau tenang dan tenteram, kalau mau hukum pasti, dan kalau ada keadilan, maka segeralah undang-undang Belanda diganti dengan undang-undang yang kita buat sendiri."

Pada dasarnya, Fahri menilai tak ada yang salah dalam RKHUP tersebut. Hanya saja, banyak masyarakat yang salah paham karena memang tidak disosialisasikan. Untuk itu, ia berharap agar para anggota DPR terpilih di periode berikutnya segera mengesahkan RKUHP tersebut.

"Artinya diupayakan setelah sosialisasi," kata mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut. "Disahkan secepatnya dalam awal periode yang akan datang."

Diketahui, pembahasan RKUHP maupun revisi UU lainnya sempat menuai kontroversi publik. Berbagai spekulasi pun muncul mengingat pembahasan dan upaya pengesahan RKUHP tersebut seolah dilakukan secara terburu-buru di akhir masa jabatan anggota DPR periode ini.

Tak pelak, serangkaian aksi unjuk rasa pun mulai dilakukan oleh rakyat maupun mahasiswa yang menuntut penolakan RUU tersebut. Mengusung gerakan #ReformasiDikorupsi, kalangan mahasiswa di berbagai daerah berdemonstrasi dan mengajukan sejumlah poin tuntutan. Setelah serangkaian aksi digelar hingga berakhir kericuhan, Jokowi akhirnya sepakat untuk menunda pembahasan di periode selanjutnya.

You can share this post!

Related Posts
Loading...