WowKeren - Pernyataan Menko Polhukam Wiranto soal para pengungsi korban gempa Ambon rupanya berbuntut panjang. Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) merasa tak terima dengan pernyataan Wiranto.

KKBMM bahkan membuat surat yang menyatakan apabila emang para pejabat negara sudah tidak menganggap Maluku bagian dari NKRI maka lebih baik menghapusnya dari peta Indonesia. Pernyataan Wiranto dianggap melukai perasaan warga Maluku yang terkena musibah.

Wiranto lantas dimintai tanggapannya terkait sikap KKBMM tersebut. "Tanggapannya enggak nanggapi," tutur Wiranto sembari berjalan di Kompleks Kepresidenan Jakarta, dilansir CNN Indonesia pada Kamis (3/10).

Mantan Panglima ABRI tersebut menolak untuk memberikan komentar terkait protes yang dilayangkan KKBMM. Wiranto justru meminta agar media yang mendinginkan suasana terkait polemik dirinya. "Anda yang mendinginkan, bukan saya," kata Wiranto sembari menunjuk ke arah wartawan.

Sebelumnya, Ketua Umum KKBMM, Djamaludin Koedoeboen, telah menandatangani surat protes kepada Wiranto. Pihaknya meminta agar menghapus pulau-pulau Maluku dari peta Indonesia.

"Bahwa para Pejabat Negara sudah tidak menganggap kami yang di Maluku sebagai bagian dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila Bapak menghapus pulau-pulau Maluku dari Peta Indonesia, kalau perlu keluarkan kami Maluku dari NKRI," bunyi pernyataan surat tersebut seperti dilansir dari CNN Indonesia, Kamis (3/10). "Agar Negara tidak perlu mengeluarkan anggaran sebagai cermin beban Negara terhadap orang-orang Maluku."

Pernyataan Wiranto dinilai mencerminkan ketidakhadiran negara di untuk rakyat Maluku. Ia kemudian menyinggung kerusuhan yang terjadi di Maluku 20 tahun yang lalu.

"Bahwa hal ini bukan hanya soal gempa, tetapi dalam banyak hal, Negara kerap tidak hadir bersentuhan dengan kami yang di Maluku, kami sudah sering dikecewakan," tegas Djamaludin dalam surat tersebut. "Sebagai contoh paling nyata ketika terjadi kerusuhan 20 tahun silam, Bapak Wiranto selaku Panglima ABRI telah gagal mengemban tugas, paling tidak mencegah warga negara berseteru."