WowKeren - Saat ini baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo Subianto dengan bertemu dengan para petinggi partai politik (parpol). Jokowi diketahui telah menemui para pimpinan parpol oposisi pemerintah seperti Demokrat, PAN, hingga Gerindra. Sementara itu, Prabowo baru-baru ini juga bertemu dengan partai pendukung Jokowi seperti PKB, NasDem, hingga Golkar.

Bertemunya para petinggi partai ini pun menimbulkan spekulasi bahwa beberapa parpol oposisi nantinya akan bergabung menjadi koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024. Bahkan, Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai lawan Jokowi pada Pilpres 2019 itu pun disinyalir akan bergabung ke koalisi usai pertemuan kedua tokoh tersebut.

Menanggapi hal tersebut, politikus Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno (Sandiaga Uno menyatakan bahwa dirinya kurang sepakat jika semua parpol bergabung ke koalisi pendukung pemerintah. Mantan Wakil Gubernur Jakarta itu mengaku bahwa dirinya menginginkan adanya partai politik besar seperti Gerindra yang berada di luar pemerintahan.

Bukan tanpa sebab, hal ini diungkapkannya dilakukan demi adanya check and balances terhadap pemerintah yang tengah berkuasa. Menurutnya, hal tersebut justru akan menjadikan demokrasi lebih kuat.

"Kita kasih masukan yang konstruktif dan bersahabat sehingga lima tahun ke depan ini masyarakat bisa fokus, enggak gaduh politiknya, enggak pecah belah. Pemerintah itu butuh masukan kok," ujar Sandiaga di kediamannya, Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru yang dilansir Kompas pada Jumat (18/10).

Menurut politikus yang juga pengusaha tersebut, kritik dan masukan kepada pemerintah tidak bisa hanya disampaikan oleh parpol pendukung. Sandiaga kemudian menyinggung fenomena buzzer politik yang kritik dan masukan mereka justru kerap mendistorsi aspirasi masyarakat.

Oleh sebab itu, menurutnya, masukan dan kontrol harus datang dari pihak yang benar, salah satunya dari kekuatan politik di Indonesia sendiri. "Kan enggak bisa (pemerintah) dikelilingi dengan masukan 'asal bapak senang' atau didengungkan oleh para buzzer yang mendistorsi masukan dari rakyat, itu sangat berbahaya bagi demokrasi," ujarnya.

Di sisi lain, hingga saat ini Prabowo belum memutuskan sikap politiknya secara tegas soal apakah ia sebagai koalisi atau oposisi. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun belum dapat memastikan kapan Prabowo mengumumkannya secara resmi sikapnya tersebut.

Namun, Muzani memastikan bahwa seluruh kader Partai Gerindra akan mendukung segala keputusan Prabowo. "Kami semua bertekad berada di belakang beliau apa yang menjadi keputusan," kata Muzani kepada wartawan.

Muzani kemudian mengatakan jika kemungkinan Prabowo akan melanjutkan komunikasi dengan Presiden Jokowi terkait bergabungnya partai tersebut ke kubu koalisi. Akan tetapi, ia enggan menjawab saat ditanya apakah komunikasi tersebut akan dilakukan Prabowo usai pelantikan Jokowi sebagai Presiden pada 20 Oktober mendatang.