PDIP meminta Presiden Joko Widodo untuk mendengarkan masukan dari keluarga orang hilang yang menolak Prabowo Subianto masuk dalam jajaran kabinet periode selanjutnya.
- Wahyu
- Sabtu, 19 Oktober 2019 - 09:44 WIB
WowKeren - Susunan kabinet dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Republik Indonesia Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan diumumkan setelah pelantikan pada Minggu (20/10). Sejumlah nama seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah diisukan akan masuk dalam jajaran kabinet Jokowi pada periode 2019-2024.
Baru-baru ini, Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) telah menyatakan penolakan mereka terhadap usulan terkait Prabowo Subianto masuk ke pemerintahan Jokowi pada periode kedua. PDIP selaku partai yang mengusung Jokowi ini menyarankan agar sang Presiden RI tersebut mendengar aspirasi dari IKOHI.
"Tentu ini masukan yang harus didengar juga oleh Presiden," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Sabtu (19/10). "Tetapi kita harus menempatkan diri bahwa penempatan anggota kabinet adalah hak prerogatif presiden."
Menurut Hendrawan, Jokowi perlu menampung dan mempertimbangkan segala bentuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat soal kabinet kerjanya. Walau begitu, Hendrawan tidak memungkiri jika keputusan akhir terkait jajaran menteri di kabinetnya memang sepenuhnya ada di tangan Jokowi.
"Masukan ketua umum-ketua umum parpol pengusung dan pendukung, tokoh-tokoh masyarakat, kelompok-kelompok relawan yang selama ini mendukung," ujar Hendrawan. "Termasuk saya yakin seperti suara yang disampaikan oleh IKOHI tadi."
Hendrawan yang juga merupakan anggota DPR ini meyakini jika Jokowi tentunya akan mempertimbangkan rekam jejak khususnya terkait pelanggaran HAM terhadap tokoh-tokoh yang dinilai mampu membantunya dalam menjalankan pemerintahan di kabinet pada periode selanjutnya. "Saya yakin itu," ucapnya.
Sebelumnya Sekjen IKOHI Zaenal Mutaqqin tidak menyetujui Prabowo untuk masuk dalam kabinet Jokowi dengan tudingan sebagai pelanggar HAM. Prabowo dinilai IKOHI merupakan salah satu pelaku yang bertanggungjawab terhadap penghilangan sejumlah aktivis pada 1997-1998.
"Kami tentu saja merespons situasi politik terakhir dimana Presiden Jokowi melibatkan Prabowo Subianto, mudah-mudahan tidak dalam pemerintahan periode keduanya," kata Zaenal Mutaqqin di kantor Gedung HDI Hive, Menteng pada Jumat (18/10). "Karena kami selama 21 tahun terakhir memang konsisten, jangan sampai para pelaku pelanggar HAM kembali terlibat mengambil kebijakan, mengambil tindakan, mengelola kekuasaan untuk kembali berpotensi melakukan hal serupa."
(wk/wahy)
