Masih ada 3 partai koalisi Jokowi-Ma'ruf yang belum masuk ke tubuh pemerintahan, salah satunya Hanura. Ketua DPP Hanura, Inas Nasrullah, pun mengaku kecewa lantaran Jokowi tampak mengabaikan mereka.
- Elvariza Opita
- Jumat, 25 Oktober 2019 - 16:03 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan para punggawa yang akan mendampingi kinerjanya di Kabinet Indonesia Maju. Total ada 34 menteri, 12 wakil menteri, dan 4 kepala lembaga setara kementerian yang telah dipilih serta dilantik oleh sang presiden.
Namun tampaknya urusan kabinet ini tak sepenuhnya berakhir. Pasalnya ada beberapa pihak yang kecewa lantaran kadernya tak dapat jatah kursi di kabinet. Padahal pihak-pihak tersebut mengklaim sudah ikut "berkeringat" demi memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019.
Salah satunya adalah Partai Hanura. Ketua DPP Hanura, Inas Nasrullah, pun angkat bicara soal kabinet Jokowi-Ma'ruf yang nihil kader partainya. "Kader-kader Hanura berjuang tanpa mengenal lelah untuk memenangkan Jokowi juga," ujar Inas, Jumat (25/10).
Menurut Inas, Jokowi hanya menghitung kawan berdasarkan kalkulator semata. Dengan kata lain, Jokowi hanya memperhatikan partai-partai yang memiliki jumlah suara yang cukup di Pilpres 2019. Partai koalisi yang tidak memenuhi standar angka tersebut, ungkap Inas, otomatis diabaikan.
Padahal, ujar Inas, Hanura memiliki basis suara yang cukup ketika mendaftarkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 lalu. Yakni sebanyak 16 kursi di DPR RI.
"Jokowi hanya menghitung kawan berdasarkan kalkulator semata, yakni hanya memandang jumlah suara partai saja," jelasnya, seperti dilansir dari laman Detik News. "Padahal Hanura berkontribusi 16 kursi DPR ketika mendaftarkan capres dan cawapres Jokowi-Maruf di KPU."
Namun demikian, Inas mengaku tidak tahu-menahu soal posisi yang mungkin diperoleh Hanura di luar jatah menteri. "Yang tahu hanya Ketum Hanura (Oesman Sapta Odang)," jawab Inas.
Di sisi lain, Partai Bulan Bintang (PBB) yang masuk dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf pun diketahui tak mendapat jatah menteri di kabinet. Kendati demikian, PBB disebut-sebut masih berpotensi mengamankan satu kursi di pemerintahan.
Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Ferry Noor, menyebut bahwa ada kemungkinan Ketua Umum-nya, Yusril Ihza Mahendra bakal ditempatkan di pos lain. "Prinsipnya ada tempat-tempat tertentu yang menempatkan Ketua Umum PBB di pos lain. Mungkin. Itu yang saya dengar," tutur Ferry.
Kemungkinan Yusril akan ditempatkan sebagai Kepala Pusat Legislasi Nasional. Lembaga ini sendiri pernah disebutkan Jokowi dalam masa debat Pilpres 2019 lalu.
Kendati demikian, Ferry mengaku pihaknya tak memaksakan diri. Yusril pun bersikap santai namun selalu siap apabila diajak untuk memperkuat pemerintahan.
(wk/elva)
