WowKeren - Pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dalam Kabinet Indonesia Maju sempat menuai kritikan dari berbagai pihak, salah satunya yakni relawan Pro Jokowi (Projo). Bahkan, organisasi tersebut sempat akan membubarkan diri pada Rabu (23/10) karena hal tersebut.

"Ada kekecewaan soal Prabowo jadi Menhan, mengingat Prabowo rival yang cukup keras waktu itu," kata Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam sebuah konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan. "Kita bertarung cukup keras, tapi sekarang menjadi Menhan."

Akan tetapi, usai Ketua Umum Projo, Budi Arie dipilih sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Projo tidak jadi bubar. "Kita mau pamit tapi ditugaskan lagi, gimana? Mau enggak mau. Projo kan setia di garis rakyat dan Pak Jokowi tegaskan sikap dan ideologi kita sebagai organisasi yang setia di garis rakyat," katanya.

Meski sempat kecewa dengan keputusan Jokowi, kini Projo nampaknya sudah perlahan mulai bisa menerima Prabowo. "Soal perasaan dan manajemen hati, ya, sudah mulai slow, cinta-cinta sedikitlah," kata Budi Arie ketika disinggung soal sikapnya kepada Prabowo kini.

Sementara itu, Budi diminta mendampingi Menteri PDTT, Abdul Halim Iskandar untuk membangun desa dan daerah-daerah pinggiran. "Karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh Tanah Air, sehingga pak menteri perlu ada backup," kata Jokowi saat sesi pengenalan wakil menterinya.

Budi Arie mengatakan bahwa dirinya ditugaskan Jokowi untuk mengawasi penggunaan dana desa yang memiliki anggaran lebih dari Rp 70 Triliun. "Saya diminta pastikan untuk pembangunan desa tertinggal harus beri kemajuan berarti. Sehingga bisa berikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional," kata Budi.

Sementara itu, sebagai politikus, Budi Arie sendiri pernah menjadi Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta (2005-2010) dan juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Ia mendirikan Projo sejak Agustus 2013 yang kini merupakan salah satu relawan darat terbesar dan memiliki status resmi organisasi kemasyarakatan (Ormas) dari Kementerian Hukum dan HAM.