WowKeren - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Harris mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang baru saja melantik 12 Wakil Menteri (Wamen) di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Pengangkatan wamen ini dinilai bertolak belakang dengan komitmen Jokowi untuk menyederhanakan birokrasi pemerintahan.

Seperti yang diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi telah berencana untuk memangkas pejabat eselon demi menyederhanakan birokrasi yang ada di Indonesia. Menurut Jokowi, jumlah eselon baik lembaga maupun kementerian terlalu banyak sehingga ia berencana untuk menyederhanakannya dari empat ke dua saja.

Syamsuddin lantas menganggap jika pelantikan wamen justru akan semakin menggemukkan birokrasi dan tidak sejalan dengan komitmen Jokowi untuk memudahkan birokrasi. Syamsuddin juga menyebutkan jika pengangkatan wamen ini sebagai bentuk ketidakkonsistenan Jokowi.

"Menggemukkan kabinet jelas bukan pilihan yang tepat bagi Presiden karena belum tentu menjanjikan efektifitas," kata Syamsuddin Harris kepada wartawan, Jumat (25/10). "Apalagi kontradiktif dengan upaya pemangkasan eselon di birokrasi. Jadi ini tidak konsisten."

"Apalagi sudah banyak jajaran eselon 1 yang membantu menteri, mulai sekjen, para dirjen, dan irjen," sambung Syamsuddin. "Jadi pengangkatan wamen yang cukup banyak ini kontradiktif dengan obsesi presiden melakukan reformasi birokrasi."

Penambahan posisi wamen juga dinilai Syamsuddin sebagai bagian dari proses akomodasi politik Jokowi. Hal ini lantaran jumlah kursi menteri yang disediakan dinilai tidak cukup untuk menampung semua kepentingan politik Jokowi. "Bahasa saya, ini memang bagian dari akomodasi politik yang dilakukan Presiden Jokowi karena menteri yang maksimal 34 kursi tidak bisa lagi mewadahinya," ujar Syamsuddin.

Kritik senada juga dilontarkan oleh PAN. Waksejen PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan pelantikan wakil menteri sangat bertentangan dengan gagasan Jokowi untuk melakukan reformasi birokrasi dalam pemerintahannya.

"Saya juga melihat bahwa pelantikan wakil menteri yang dilakukan hari ini masih menimbulkan tanda tanya. Menyisakan tanda tanya, kenapa?," kata Saleh Partaonan Daulay di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Jumat (25/10). "Karena pada saat pelantikan presiden, Presiden mengatakan bahwa akan melakukan reformasi birokrasi yang luar biasa menurut saya kalau itu dilakukan itu terobosan besar, yaitu dengan memangkas eselon 3 dan 4. Jadi nanti akan disisakan hanya eselon 1 dan 2.

"Itu sebetulnya satu langkah yang progresif dan saya kira perlu dicoba. Tapi pada sisi yang lain kita mendengar ada 12 yang sedang diperkenalkan di Istana untuk menjadi wakil menteri," sambung Saleh. "Pertanyaannya apakah ini tidak bertentangan atau kontradiktif dengan gagasan Presiden untuk memangkas birokrasi di pemerintahan itu tadi."