Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengimbau agar pelamar seleksi CPNS 2019 mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dengan baik.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 29 Oktober 2019 - 07:24 WIB
WowKeren - Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 diketahui akan dimulai pada 11 November 2019 mendatang. Rupanya, kesempatan belum sepenuhnya tertutup bagi peserta CPNS 2019 yang nantinya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi.
Pasalnya, pemerintah akan memberikan waktu sanggah bagi pelamar yang TMS administrasi. Menurut Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan, waktu sanggah diberikan kepada peserta maksimal 3 hari pasca pengumuman.
"Instansi diberikan waktu maksimal tujuh hari untuk menjawab sanggahan tersebut," terang Ridwan dilansir Kompas.com pada Selasa (29/10). Waktu sanggah ini diberikan untuk menghindari adanya ketidakpuasan dalam putusan hasil seleksi administrasi yang diterbitkan instansi.
Oleh sebab itu, pelamar diimbau untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dengan baik. Pelamar juga diimbau untuk hanya mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan.
"Masyarakat diharapkan terlebih dahulu membaca dan memahami segala ketentuan pendaftaran yang akan tertuang pada portal SSCASN," ungkap Ridwan. Sementara itu, pendaftaran seleksi CPNS 2019 akan dibuka secara online lewat https://sscasn.bkn.go.id.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo telah menandatangani surat terkait pembukaan pendaftaran seleksi CPNS 2019. "Saya hari ini menandatangani pendaftaran CPNS," ujar Tjahjo ketika dikonfirmasi, Senin (28/10).
Dalam lembaran yang telah ditandatangani tersebut, tertulis bahwa pendaftaran seleksi CPNS akan dibuka di 68 kementerian/lembaga. Selain itu sebanyak 462 pemerintah provinsi/kabupaten/kota juga akan membuka pendaftaran CPNS. Para calon peserta CPNS 2019 diketahui hanya boleh melamar di satu instansi dan formasi jabatan.
Di sisi lain, seleksi CPNS tahun ini rupanya memiliki sejumlah perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah pemerintah sepakat untuk tidak membuka formasi tenaga administrasi tahun ini.
Pemangkasan formasi ini berimbas cukup besar pada jumlah lowongan yang dibuka. Pasalnya formasi tenaga administrasi diketahui "memakan" kuota hingga setengah dari total di Indonesia.
(wk/Bert)
