Anggaran lem aibon mencapai Rp 82 miliar menjadi sorotan masyarakat baru-baru ini. Karena itu Kadisdik DKI menegaskan jika tangkapan layar soal anggaran yang sudah tersebar di dunia maya itu murni kesalahan dan sama sekali tidak pernah ada.
- Nidya Putri
- Rabu, 30 Oktober 2019 - 13:51 WIB
WowKeren - Baru-baru ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menarik perhatian publik. Pasalnya, anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengungkap adanya kejanggalan di perencanaan anggaran ibu kota.
Dalam laporan tersebut Dinas Pendidikan DKI Jakarta menganggarkan Rp 82 miliar untuk menyuplai lem aibon. Di mana Disdik menganggarkan pembelian lem aibon sebanyak dua kaleng setiap bulannya untuk 37.500 siswa di Ibu Kota.
Menanggapi hal tersebut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaifullah menyebutkan jika anggaran pembelian lem aibon tersebut adalah murni kesalahan. Anggaran yang benar adalah untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
Hal ini dikonfirmasi oleh Syaifullah menyusul polemik soal anggaran lem aibon yang mencapai Rp 82 miliar di input Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Derah (Renja SKPD/UKPD) hasil forum penajaman 2020. "(Pos anggaran itu) murni untuk BOP," kata Syaifullah dilansir CNNIndonesia, Rabu (30/10).
"Jadi memang proses penyusunan anggaran 2.100 sekolah perlu waktu untuk memastikan anggaran disusun sesuai kebutuhan. Kami juga melakukan penyisiran," lanjutnya. "Karena basisnya adalah jumlah siswa dikali tarif yang ditentukan, kelihatannya suku dinas ada yang kurang pas input."
Lebih lanjut, Syaifullah mengaku sudah memeriksa langsung anggaran yang diajukan ke masing-masing sekolah tersebut. Ia mengaku jika sekolah dan suku dinas pendidikan butuh waktu untuk melakukan pengecekan ulang anggaran tersebut.
"Saya yakin secara real RKAS (Rencana Kebutuhan Anggaran Sekolah) seluruh sekolah wilayah Jakarta Barat 1 tidak ada beli aibon," katanya. "Awalnya setiap sekolah akan mengajukan anggaran sesuai kebutuhan di RKA Sekolah. Nantinya anggaran itu dikumpulkan dan dimasukkan oleh suku dinas pendidikan masing-masing."
"Itu bisa dibuka kok sekolah, contohnya SMP ini ada 30 kode rekening dan banyak kegiatan. Ada sekitar 8.000 komponen atau barang yang dibelanjakan," sambungnya. Lalu setelah dianggarkan, dana akan langsung ke rekening sekolah masing-masing tanpa melewati Dinas maupun Suku Dinas.
Ia juga memastikan jika seluruh penganggaran dan transfer uang di Dinas Pendidikan akan dilakukan secara non tunai. "Pada akhirnya seluruh anggaran itu akan kita isi dan detail sesuai anggaran yang disusun sekolah. Akan ada database apa saja yang dibelanjakan sampai nanti realisasinya seperti apa," tutupnya.
(wk/nidy)
