Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, bersedia blak-blakan soal alasan di balik pembengkakan anggaran pembuatan jalur sepeda. Pasalnya dana pembuatan jalur sepeda itu membengkak hingga menyentuh Rp 73 miliar.
- Elvariza Opita
- Rabu, 30 Oktober 2019 - 15:24 WIB
WowKeren - Baru-baru ini anggaran DKI Jakarta untuk tahun 2020 mendatang tengah menjadi sorotan. Bukan tanpa alasan, sebab tercatat ada sejumlah pengeluaran dengan nominal fantastis dalam rancangan anggaran tersebut.
Salah satu yang sangat menarik perhatian publik adalah pembengkakan anggaran untuk pembangunan jalur sepeda. Tak tanggung-tanggung, bila semula hanya dibutuhkan sekitar Rp 4 miliar, kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan hingga Rp 73 miliar.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, pun angkat bicara soal permasalahan ini. Ia pun bersedia membeberkan alasan di balik rencana anggaran pembuatan jalur sepeda yang membengkak berkali-kali lipat tersebut.
Menurut pernyataannya, dari Rp 73 miliar yang menjadi total anggaran jalur sepeda, pengadaan marka cold plastic lah yang menyerap biaya paling tinggi. Yakni sebesar Rp 69 miliar siap dialirkan untuk membeli marka tersebut.
Yang membuatnya mahal, ungkap Syafrin, adalah marka tersebut diimpor dari luar negeri. Belum lagi penggunaan marka yang berwarna-warni, yakni hijau, merah, dan kuning, serta putih yang digunakan sebagai garisnya.
Kendati demikian, Syafrin menyebut bahan marka tersebtu sudah sejak lama digunakan oleh Dishub. "Dari dulu sudah impor dan harganya segitu. Karena cuma sekarang programnya baru untuk marka sepeda," tuturnya, Selasa (29/10).
Menurutnya, cat dengan bahan cold plastic itu memang memiliki kualitas yang sangat baik. Bahkan marka itu bisa bertahan hingga delapan tahun. "Daya tahan marka cold plastic bisa sampai delapan tahun, selama jalan tidak rusak," jelasnya, seperti dilansir dari laman Kompas, Rabu (30/10).
Sebelumnya, kenaikan anggaran yang luar biasa besar ini sempat dikomentari oleh DPRD DKI Jakarta. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, menilai perencanaan belum matang sehingga menyebabkan adanya pembengkakan dana yang tidak terprediksi sebelumnya.
"Perencanaan yang lemah mengakibatkan lonjakan anggaran yang tidak jelas juntrungannya, contohnya tadi dari 4 miliar naik naik menjadi 73 miliar ini kan soal perencanaan," kata Gembong, Selasa (29/10). "Kalau perencanaannya baik, ada kajian yang baik, nggak mungkin sampai itu terjadi."
(wk/elva)