WowKeren - Baru-baru ini rancangan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, anggaran yang sudah tersebar di dunia maya itu memiliki jumlah yang tak masuk akan untuk barang dan perlengkapan yang terbilang kecil.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku tak segan-segan mencoret rancangan APBD 2020. Terutama jika Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait tak mampu menjelaskan komponen anggaran dan urgensi kegiatan untuk masyarakat.

Hal ini disampaikannya untuk menanggapi kejanggalan-kejanggalan yang ada pada anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. “Pada saat itu kan saya bilang prioritas di Jakarta apa aja sih, jadi akan hal-hal kecil yang akan saya coret," ujarnya di Balai Kota, rabu (30/10). "Kayak masalah aibon lah, terus masalah influencer. Kalau SKPD-nya tidak mampu, ganti orangnya."

Prasetio juga mengatakan jika rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI sudah mencapai Rp 90 triliun. “Ini tidak main-main, tahun 2020 dengan anggaran yang dikatakan kemarin itu masih Rp 90 sekian triliun," jelasnya. "Apakah mampu anggaran itu. Pendapatannya dari mana."

Karena itu, Prasetio meminta ketegasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan anak buahnya untuk menyusun anggaran yang masuk akal. Selain itu, ia memberi apresiasi kepada anggota DPRD yang baru karena telah detail dalam memeriksa anggaran-anggaran tersebut.

“Lebih tegaslah Pak Gubernur,” katanya. “Dia (DPRD) detail semua dari komisi per komisi itu detail melihat itu, setiap malam sampai jam 23.00 WIB. Itu risikonya, yang penting anggaran APBD transparan. Terbuka kalau main-main coret, gitu aja udah."

Sebelumnya telah diberitakan, anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS. Ia bahkan mengungkap anggaran yang janggal tersebut ke media sosial.

Dalam anggaran tersebut tertulis Dinas Pendidikan Jakarta Barat menganggarkan sebesar Rp 82 miliar untuk lem aibon dalam penyediaan alat tulis kantor. Selain itu, mereka juga menemukan anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Serta anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan. Dan beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.