Komnas HAM memprediksi konflik agraria akan semakin meningkat di Era Presiden Joko Widodo, mengingat banyaknya pembangunan jalan dan laporan masyarakat atas konflik agraria.
- Wahyu
- Jumat, 01 November 2019 - 14:11 WIB
WowKeren - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diidentikan dengan banyaknya pembangunan jalan tol, bandara, maupun jembatan baru. Sayangnya, di balik pembangunan tersebut ternyata banyak pihak yang merasa dirugikan atas tanah tempat tinggal mereka yang diambil oleh pemerintah.
Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya laporan kepada Komnas HAM mengenai konflik agraria yang berkaitan dengan pembangunan jalan tol di beberapa provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, ia pun meyakini dalam pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan, konflik agraria akan semakin bertambah.
Hal ini karena masih ada pembangunan sejumlah jalan tol di beberapa titik. Oleh sebab itu, Komnas HAM berusaha melakukan audiensi untuk mengantisipasi penyelesaian hal tersebut. "Yang diinginkan oleh warga adalah diperlakukan dan dicarikan penyelesaian atas masalah itu secara manusiawi dan adil," kata Munafrizal, Komisioner Komnas HAM Bidang Mediasi.
Sementara itu, laporan dari masyarakat yang diterima oleh Komnas HAM diantaranya adalah karena pemerintah kurang melakukan sosialisasi terkait dengan pembangunan yang dilakukan. Hal ini juga karena tidak adanya ruang diskusi dan juga kompromi antara pemangku kepentingan dengan warga yang terdampak.
Selain itu, Komnas HAM juga menilai pembangunan yang dilakukan memberi dampak terhadap lingkungan. Hal tersebut tentunya memengaruhi kenyamanan masyarakat yang bertempat tinggal di dekat proyek tersebut.
Sebagian warga juga merasa tidak mendapat nilai ganti rugi yang sesuai dengan nilai kepemilikan lahan yang dimilikinya. "Ada terkait dengan perbedaan nilai ganti rugi terhadap kepemilikan tanah. Ada warga yang merasa nilainya terlalu rendah, padahal pemerintah bilang sudah berdasarkan riset," kata Munafrizal.
Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), jumlah konflik agraria di bawah pemerintahan Jokowi semakin banyak. Saat ini tercatat ada 1.769 konflik agraria selama 2015-2018. Jumlah tersebut menanjak dibandingkan dengan era SBY pada 2010-2014.
Salah satu konflik agraria yang baru saja terjadi diantaranya yakni di Urut Sewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dalam konflik tersebut, sejumlah anggota TNI dikabarkan memukuli warga yang merupakan petani di Desa Brencong pada Selasa (10/9). Pemicunya adalah pemagaran di sebuah lahan yang dilakukan oleh prajurit TNI.
(wk/wahy)
