Peretasan WhatsApp oleh perusahaan teknologi asal Israel, NSO Group, yang disebut melibatkan nomor seluler Indonesia sempat disinggung dalam rapat kerja Kemenkominfo dan Komisi I DPR RI.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 06 November 2019 - 15:24 WIB
WowKeren - Kasus peretasan WhatsApp oleh perusahaan teknologi asal Israel, NSO Group, yang disebut melibatkan nomor seluler Indonesia sempat dibawa ke rapat dewan. Hal ini disinggung dalam rapat kerja antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan Komisi I DPR RI pada Selasa (5/11).
"Pertanyaan saya apakah Kemenkominfo sudah lakukan investigasi soal ini atau belum," tutur anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta. "Pertanyaan saya apakah Kemenkominfo sudah lakukan investigasi soal ini atau belum."
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate lantas tidak ingin berspekulasi bahwa Indonesia menjadi korban peretasan WhatsApp oleh perusahaan asal Israel tersebut. Johnny mengaku akan mengecek terlebih dahulu hal tersebut.
"Nanti dicek dulu," ujar Johnny pada Rabu (6/11). "Belum tahu, tidak bisa kira-kira, mesti yang pasti nanti."
Meski demikian, Johnny juga telah mengantisipasi segala kemungkinan yang ada. Politisi partai NasDem tersebut mengaku akan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam pertukaran informasi soal peretasan yang melibatkan WhatsApp dan perusahaan Israel tersebut.
"Iya kan BSSN lembaga negara, kita harus lihat dulu," ungkap Johnny. "Jangan berandai-andai dulu."
Sebelumnya, Facebook telah menggugat NSO Group dengan tuduhan menggunakan malware untuk melakukan peretasan kepada WhatsApp. Sebanyak 1.400 ponsel orang berpengaruh diduga diretas dengan program buatan NSO Group yang ditanamkan di WhatsApp. "NSO Group bertanggung jawab atas kesalahan keamanan yang memungkinkan peretas potensial untuk memasang spyware melalui panggilan telepon," tuding Facebook dalam gugatannya dilansir CNet pada Rabu (6/11).
Diketahui, NSO Group memiliki sebuah program terkenal bernama Pegasus. Program tersebut bisa mengambil kendali penuh atas ponsel seseorang, hingga mampu mengaktifkan kamera dan mikrofon secara diam-diam.
NSO Group sendiri telah beberapa kali mendapat kecaman dari aktivis kemanusiaan yang menilai program mereka bisa dijadikan alat pemerintahan yang represif. Namun, NSO berdalih bahwa siapa pun yang menjadi target program milik mereka bukanlah tanggung jawab perusahaan.
(wk/Bert)
