Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo siap menggenjot sektor yang kerap membuat Presiden Jokowi kesal. Subsektor yang dimaksud adalah akuakultur yang selama ini penanganannya tak dimaksimalkan.
- Nidya Putri
- Kamis, 07 November 2019 - 17:19 WIB
WowKeren - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memastikan akan menggenjot subsektor yang kerap membuat Presiden Joko Widodo gregetan selama ini. Subsektor tersebut adalah akuakultur.
Subsektor ini kerap membuat Jokowi gregetan lantaran kurang dimaksimalkan. Menurut Edhy, yang menjadi penyebab minimnya kontribusi akuakultur karena belum terjangkaunya komponen secara menyeluruh.
Misalnya seperti pemberdayaan nelayan, pembudidayaan pengolah ikan, hingga petambak garam. Padahal jika sektor-sektor tersebut dimaksimalkan dengan baik maka akan tercipta pertumbuhan industri akuakultur nasional.
"Subsektor akuakultur akan menjadi ujung tombak KKP dalam memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional," ujar Edhy dalam keterangan tertulis dilansir Kompas, Rabu (4/11). Karenanya ia pun mendapatkan tugas dari Jokowi untuk mengatasi kelambatan pertumbuhan ekonomi dari akuakultur.
Yaitu berupa memperbaiki komunikasi antara nelayan dan pelaku usaha serta membangun sentra produksi budidaya ikan. Hal ini dinilai Edhy akan menyebabkan kontribusi devisa negara jika pembenahan dua aspek itu berimplikasi terciptanya lapangan pekerjaan.
"Saya sangat yakin dapat menambah devisa negara dengan menambah jumlah lapangan kerja baru di negeri ini," jelasnya. "Kami siap merevisi beberapa aturan yang memberatkan masyarakat."
Selain itu, Edhy juga sempat menyinggung soal adanya larangan penanganan benih lobster yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah NKRI. Poin yang menjadi perhatian yakni Pasal 7 yang menyebut bahwa setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budi daya.
Ia pun mengklaim jika larangan tersebut banyak dikeluhkan masyarakat. Padahal aturan tersebut semata-mata hanya untuk mengendalikan penyelundupan ekspor benih lobster ke luar negeri.
(wk/nidy)
