Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan perlu adanya evaluasi terkait penyaluran dana desa sehingga bisa tepat sasaran dan memberikan hasil yang nyata.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 08 November 2019 - 15:28 WIB
WowKeren - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut buka suara menanggapi ramainya polemik desa siluman. Ganjar menilai bahwa persoalan terkait desa fiktif tersebut bisa dijadikan sebagai evaluasi oleh pemerintah di semua tingkatan.
Desa fiktif tersebut diketahui ikut menerima kucuran dana dari pemerintah. Sedangkan pemerintah sendiri telah aktif menyalurkan dana desa sejak 2015 lalu. Oleh sebab itu, Ganjar mengusulkan agar ke depan, pemerintah bisa memastikan jumlah desa termasuk pemekarannya terkait dana desa.
"Ini kasusnya sudah lama, sekarang semuanya harus evaluasi," kata Ganjar di Semarang, Jumat (8/11). "Pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota harus memastikan kebenaran data tentang jumlah desa termasuk pemekarannya."
Ganjar mengusulkan agar dilakukan perbaikan data mengenai jumlah desa. Perbaikan tersebut dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri dengan dibantu gubernur, bupati/wali kota hingga camat di seluruh Indonesia.
Dengan jumlah desa yang telah dipastikan, maka dana desa diharapkan bisa benar-benar disalurkan tepat sasaran. Dari situ, kemakmuran bisa dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat bahkan di pelosok terpencil.
"Harus dilakukan sekarang agar lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi ke depan, pemanfaatan dana desa ini bisa clear dan sesuai target," jelas Ganjar. "Untuk penurunan kemiskinan, kemakmuran masyarakat, menjaga lingkungan, isu anak dan perempuan, serta target-target lainnya."
Lebih lanjut, Ganjar meminta agar kasus desa fiktif bisa diselesaikan sampai tuntas. Diketahui, sejauh ini sudah ada empat desa fiktif yang ditemukan. Jika keempat desa tersebut memang terbukti menerima aliran dana, maka bisa jadi dana yang cair telah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Itu tidak terlalu sulit, apalagi cuma empat," kata Ganjar. "Dipanggil saja bupatinya, maka selesai."
Sementara itu, ia memastikan bahwa penyaluran dana desa di Jawa Tengah telah berjalan sesuai prosedur. Penyaluran tersebut dilakukan secara langsung dari pemerintah pusat ke desa-desa sehingga dana tersebut bisa tepat sasaran. "Yang menjadi perhatian kami adalah membantu desa mengelola dana desa dengan baik," imbuh Ganjar.
(wk/zodi)
