'Desa Siluman' menjadi topik yang tengah dibicarakan oleh masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga mengaku akan turun tangan dalam mengedit aliran dana 'desa fiktif'.
- Nidya Putri
- Jumat, 08 November 2019 - 18:37 WIB
WowKeren - Beberapa waktu terakhir "desa siluman" menjadi bahan perbincangan publik. Pasalnya, desa tak berpenghuni tersebut mendapatkan aliran dana dari pemerintah.Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melakukan audit aliran dana ke desa fiktif tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengaku akan memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengecek kembali penggunaan dana desa dan jumlah desa di Indonesia.
Kata Airlangga, sejauh ini dirinya belum bisa berspekulasi mengenai penyebab keberadaan "desa siluman" tersebut. "Nanti kami lihat dulu karena kan itu perlu audit, kami lihat laporan audit BPK nya," ujarnya, Jumat (8/11).
Namun, ia tak mengiyakan soal adanya potensi kesalahan data antar kementerian/lembaga (K/L), sehingga sejumlah dana desa mengalir ke beberapa desa tak berpenghuni. "Nanti harus lihat data dulu, diaudit dulu," imbuh dia.
Sebelumnya diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan keberadaan desa fiktif tak berpenghuni di Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurutnya desa tersebut didaftarkan untuk mendapatkan jatah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah.
"Kami mendengar beberapa masukkan karena ada transfer yang janggal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," kata Sri Mulyani.
Sementara itu, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Heri Gunawan mengaku akan memanggil Kementerian Keuangan untuk meminta penjelasan terkait penyaluran dana desa ke desa fiktif. Menurutnya, perlu dilakukan audit terhadap penyaluran dana desa dari 2015 hingga 2019.
"Tidak menutup kemungkinan selain kasus desa siluman di Konawe Sulawesi Tenggara," pungkasnya. "Masih ada dana desa disalahgunakan oleh pihak tertentu di tempat lainnya."
(wk/nidy)
