Jokowi dikabarkan menampung usulan Tito Karnavian untuk mengevaluasi Pilkada langsung. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pun mengingatkan Jokowi bahwa ia adalah produk pilihan rakyat.
- Wahyu
- Selasa, 12 November 2019 - 11:30 WIB
WowKeren - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian baru saja berniat untuk mengevaluasi Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung. Alasannya, pemilihan langsung dinilai cukup menghabiskan biaya yang tinggi.
Usul tersebut pun kabarnya ditampung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa Jokowi bersama jajarannya akan membahas usulan Tito tersebut. "Kami baru saling lempar ide, jadi belum dibahas dan belum ada kesimpulan. Tapi tentu akan dibahas," kata Mahfud pada Senin (11/11).
Menanggapi kabar tersebut, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pun angkat bicara. Mereka khawatir dengan adanya evaluasi sistem pilkada langsung yang diajukan oleh Tito Karnavian itu. Pasalnya, evaluasi tersebut berpotensi mengubah pilkada langsung menjadi tidak langsung, yakni dipilih oleh DPRD.
"Isu ini cukup membuat kami khawatir," tutur Direktur Perludem Titi Anggraini pada Senin (11/11) malam. "Sebab berkaca dari Revisi UU KPK, saat DPR dan Pemerintah sudah bersepakat, mereka nyaris tidak bisa dihentikan. Tidak ada yang menyetop. Semoga itu tak terulang."
Perludem kemudian mengingatkan supaya Jokowi tak lupa masa lalunya yang merupakan produk pilkada langsung. Oleh karena itu, ia berharap jika rakyat tetap memiliki suara dalam pemilihan kepala daerah.
"Jangan Jokowi sampai lupa kalau ia adalah produk pilkada langsung," tutur Titi. "Bermula dari Pilkada Solo sampai Pilkada DKI. Rakyat yang ikut menghantarkan Jokowi. Belum tentu ia akan sampai pada posisi saat ini kalau bukan karena rakyat. Maka jangan terburu-buru mengebiri hak rakyat."
Perludem mengakui aturan dalam pilkada langsung masih lemah, namun bukan berarti pilkada langsung harus diubah menjadi pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Selain itu, ia tak memungkiri jika pilkada langsung juga perlu dievaluasi. Hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki kualitas pilkada dari waktu ke waktu.
"Pilkada langsung memang mutlak untuk dievaluasi karena dalam praktiknya harus diakui masih ditemui berbagai permasalahan yang melemahkan praktik daulat rakyat melalui pilkada langsung," ujarnya. "Baik dari kerangka aturan main yang masih menyimpan celah yang bisa mengakibatkan sulitnya upaya mewujudkan kompetisi yang adil dan demokratis, praktik politik transaksional yang masih terjadi pada proses pencalonan maupun saat pemungutan penghitungan suara, maupun politik dinasti yang makin menggurita."
Namun, menurut Titi, adanya evaluasi bukan berarti hak rakyat untuk memilih secara langsung dicabut begitu saja. Evaluasi pilkada justru harusnya berbuah solusi untuk menutupi kelemahan dari pilkada langsung sebelumnya.
"Maka, jangan terlalu melompat solusinya dengan melemahkan hak rakyat untuk mengakses daulat rakyat melalui partisipasi politik langsung di pilkada," katanya. "Justru reformasi kepartaian yang kita perlukan melalui penataan kelembagaan partai yang berorientasi pada demokratisasi internal partai. Jangan malah mencabut hak konstitusional rakyat untuk berpartisipasi memilih pemimpinnya. Justru rakyat harus diperkuat dengan pendekatan politik yang berbasis gagasan dan program."
(wk/wahy)
