Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan bahwa setiap pengisian posisi vital di BUMN selalu dikoordinasikan dengan Presiden Joko Widodo, terlebih BUMN yang strategis.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 14 November 2019 - 12:15 WIB
WowKeren - Kabar kemungkinan Basuki Tjahaja Purnama untuk menduduki kursi pemimpin salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semakin kencang bergulir. Isu tersebut muncul usai mantan Gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (13/11) kemarin.
Namun, siapa sangka jika masuknya Ahok sebagai kandidat bos BUMN merupakan rekomendasi dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.
Arya menuturkan setiap hal yang berhubungan dengan pengisian posisi vital di BUMN maka harus dibicarakan dulu dengan Jokowi. Apalagi untuk BUMN yang menyangkut hidup orang banyak.
"Yang pasti setiap posisi yang vital untuk BUMN kita harus koordinasi dengan Pak Jokowi," kata Arya di Jakarta, Rabu (13/11). "Tidak mungkin enggak karena BUMN yang mempengaruhi banyak menyangkut kehidupan pasti kita konsultasi dengan Pak Jokowi."
Meski masih kabar simpang siur, namun tak sedikit pihak yang mendukung jika Ahok memang benar-benar akan masuk ke BUMN. Sebab, Ahok dinilai sebagai sosok yang tegas, terlepas dari riwayatnya yang pernah tersandung masalah hukum dan dipenjara.
"Kan tadi pagi Pak Ahok datang ke BUMN dan ketemu Pak Erick. Memang tadi Pak Erick dengan Pak Ahok bicara mengenai BUMN," jelas Arya. "Dan harapan kita memang Pak Ahok bisa bergabung bersama kita di salah satu BUMN, jadi kita memang mengharapkan Pak Ahok bersedia juga untuk bergabung di salah satu BUMN kita."
Meski demikian, masih belum dipastikan di BUMN mana Ahok akan ditempatkan. Namun yang jelas, BUMN yang akan dipimpin Ahok nantinya adalah yang memegang peranan penting untuk keberlangsungan perekonomian dan kenegaraan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Ahok akan ditunjuk untuk mengurusi BUMN yang bergerak di sektor energi. "Ya kira-kira begitulah (sektor energi)," kata Luhut di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).
(wk/zodi)
