Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Dave Laksono, menjelaskan bahwa posisi petinggi BUMN tidaklah sembarangan dan penunjukkan juga harus melalui proses yang teliti.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 19 November 2019 - 13:06 WIB
WowKeren - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, sempat menyentil Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut Fadli, Ahok diajak bergabung sebagai petinggi salah satu BUMN lantaran kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo.
Pernyataan Fadli ini lantas ditanggapi oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Dave Laksono. Menurut Dave, pandangan Fadli tersebut amat picik.
"Itu pikiran yang amat picik," tutur Dave dilansir detikcom pada Selasa (19/11). "Apakah Presiden membagi-bagikan jabatan Menteri ke semua orang yang dekat dengannya?"
Dave menjelaskan bahwa posisi petinggi BUMN tidaklah sembarangan. Penunjukkan pejabat di BUMN sendiri harus melalui proses yang teliti. Dave juga sempat "menyentil" soal 2 petinggi Partai Gerindra yang masuk dalam kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
"Tidak sembarangan diberikan. Saya yakin Pak Fadli paham tentang proses tersebut," jelas Dave. "Dua kader top Gerindra kan juga masuk kabinet melalui proses yang tidak mudah."
Oleh sebab itu, Dave menegaskan bahwa pemerintah memiliki aturan sendiri dalam penunjukkan jabatan negara. "Bukan berdasarkan perkoncoan," tugas Dave.
Sebelumnya, pernyataan Fadli tersebut diungkapkan lewat cuitan di akun Twitter pribadinya. "Kalau P @jokowi mengangkat Ahok menjadi pejabat BUMN, itu menunjukkan hubungan mereka yang dalam. Bukan sekedar teman politik, tapi teman sejati," cuit Fadli pada Senin (18/11).
Pernyataan ini juga telah ditanggapi oleh PDIP. Politikus PDIP Hendrawan Supratikno membantah jika faktor pertemanan dengan Presiden Jokowi yang membuat Ahok dipilih menjadi salah satu bos BUMN.
"Modal relasional itu memang penting, namun faktor terpenting adalah asesmen terhadap kompetensi, integritas dan keberanian melakukan eksekusi," kata Supratikno pada Senin (18/11). "Kita tidak menginginkan penempatan orang di jabatan-jabatan strategis atas dasar 'like or dislike' atau atas dasar koneksi semata. Nilai-nilai keutamaan dalam pengelolaan badan usaha yang sehat, profesional dan berdaya saing tinggi tetap yang harus ditekankan."
(wk/Bert)
