WowKeren - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana untuk membuat sistem ranking untuk kepala daerah. Sistem tersebut dibuat untuk menilai daerah dengan kualitas terbaik hingga terburuk.

Adapun penilaian yang diberikan nantinya terkait pelayanan, kebersihan hingga kinerja pemerintah daerah. Wacana ini disampaikan oleh Tito sendiri seusai menghadiri kegiatan Pemberian Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota 2019 di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).

"Buat ranking dari nilai satu yang paling sehat sampai yang paling tidak sehat, sehingga ini bisa memacu," ujar Tito. "Kalau yang diberi penghargaan yang paling sehat saja dia bangga untuk diri sendiri, kemudian mudah-mudahan terpengaruh pada yang belum mendapat penghargaan."

Lebih lanjut, Tito mengatakan jika pemberian penghargaan biasanya tak memberikan dampak apapun untuk kepala daerah. Khususnya pada daerah-daerah yang tidak mendapatkan penghargaan sama sekali.

Lagipula pemberian penghargaan pun biasanya hanya memberi efek bangga pada daerah yang mengantongi pengakuan. Padahal hal itu semestinya bisa dilakukan sebagai "cambuk" yang memotivasi daerah lain untuk maju seperti daerah yang mendapatkan penghargaan.

Namun praktiknya, hal tersebut justru tidak terjadi. Karenanya, dengan adanya sistem ranking ini kepala daerah dan anggota pemerintahan yang tak mengelola daerahnya dengan baik tentu akan mendapat sanksi moral.

Selain itu, ini juga akan berimbas pada pemilihan daerah. Sebab, masyarakat yang mengetahui bahwa daerahnya mendapat indeks ranking buruk tentu akan merasa pemerintah yang mereka pilih telah gagal memperbaiki daerahnya.

"Penghargaan gak ada sanksinya toh, kalau dibuat ranking nomor satu sampai nomor lima, sehingga yang paling bawah nanti akan kena sanksi moral, sanksi sosial, apalagi Pilkada dan Pilpresnya langsung oleh masyarakat," ungkapnya. "Masyarakat akan menilai 'wah dibawah bapak atau ibu ini, bupati, wali kota ternyata kota kita yang paling buruk, paling enggak sehat' nanti sanksinya di sana, di samping sanksi moral tadi."

Untuk itu, mantan Kapolri itu akan meminta panitia yang biasa melakukan penilaian untuk memberi penghargaan di kementerian yang kini dia pimpin itu melakukan sistem ranking untuk setiap daerah alih-alih penghargaan seperti yang dilakukan hari ini.

Sistem ranking ini sendiri sekaligus untuk menilai jiwa kepemimpinan dari kepala daerah yang tengah memimpin suatu kabupaten atau kota. "Nah ini yang kita harapkan nanti ke depan saya minta panitia untuk membuat ranking tidak hanya yang berprestasi tapi ranking," tutupnya.