Salah satu rencana Gubernur DKI Anies untuk merevitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) adalah dengan membangun hotel bintang lima atau wisma seniman di dalam kompleks TIM.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 26 November 2019 - 11:43 WIB
WowKeren - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana untuk merevitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Salah satunya adalah pembangunan hotel bintang lima atau wisma seniman di dalam kompleks TIM.
"Dengan adanya wisma, sama seperti wisma atlet kalau di senayan. Untuk siapa? Tentu atlet yang berkegiatan di Senayan," tutur Anies di Hotel Borobudur pada Senin (25/11) malam. "Ini pun ada wisma seniman, wisma dimana para seniman bisa berada disana selama 24 jam dari seluruh dunia, dari seluruh Indonesia."
Namun, rencana ini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Salah satunya dari budayawan Radhar Panca Dahana. Menurut Radhar, rencana ini dapat mengubah TIM menjadi pusat komersial.
"Ini (TIM) adalah wilayah kebudayaan, oase dan tempatnya tidak terlalu besar," ujar Radhar dilansir CNN Indonesia pada Selasa (26/11). "Janganlah kemudian diambil, dirampok oleh satu kepentingan personal, ini seharusnya untuk kepentingan publik."
Radhar mengaku bahwa para seniman dan budayawan sebenarnya telah lama menolak rencana revitalisasi TIM ini. Para seniman dan budayawan tak menerima alasan pemerintah yang ingin memanfaatkan lahan di TIM dengan membangun hotel bintang lima dan membuat hasilnya untuk membiayai operasional taman.
"Hampir kebanyakan mereka itu membawa rencana atau proposal dengan memasukkan unsur komersial, dari pengusaha yang ingin memanfaatkan TIM," jelas Radhar. "Itu lahan yang sangat mahal secara komersial."
Menurut Radhar, APBD yang mencapai Rp 89 triliun seharusnya membuat pemerintah mampu mengelola sendiri tanpa bergantung pada usaha komersial. "Bahwa kebudayaan itu harus sebenarnya punya anggaran cukup, masa biaya kecil harus minta tolong sama usaha swasta," ujar Radhar.
Selain itu, Radhar juga meminta agar Pemprov DKI memandang TIM sebagai investasi budaya warisan anak cucu. Radhar bahkan tak ingin Pemprov memberikan hibah kepada para seniman dan budayawan.
"Kebudayaan jangan dilihat sebagai Public Service Obligation (PSO)," pungkas Radhar. "Jangan diberi hibah, kami bukan pengemis atau dhuafa. Jangan diberi subsidi, nanti kita dianggap kelompok masyarakat yang dianggap menyedot subsidi."
(wk/Bert)
